Polisi Kirim Peringatan ke Akun Media Sosial yang Berpotensi Sebar Hoaks

Reporter

Ilustrasi hoax atau hoaks. shutterstock.com

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mulai mengirimkan peringatan virtual ke sejumlah akun media sosial yang mengunggah konten yang berpotensi tindak pidana. Peringatan tersebut merupakan bagian dari pencegahan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian.

"Per 24 Februari 2021 sudah dikirimkan melalui DM (direct message) sebanyak 12 peringatan virtual polisi kepada akun medsos. Artinya kita sudah mulai jalan," kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Slamet Uliandi dalam keterangannya, Rabu, 24 Februari 2021.

Slamet menjelaskan langkah ini sejalan dengan surat edaran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tentang kesadaran budaya beretika dalam dunia digital. Salah satu poin surat edaran itu terkait langkah damai di kasus UU ITE yang harus diprioritaskan penyidik dalam pelaksanaan restorative justice.

Slamet mengatakan setiap harinya Dittipidsiber melakukan patroli siber di media sosial mengawasi konten-konten yang terindikasi mengandung hoaks serta hasutan di berbagai platform, seperti Facebook, Twitter, dan Instagram.

Jika ada akun media sosial yang mengunggah konten yang berpotensi tindak pidana, tim patroli siber akan mengirimkan peringatan melalui direct message atau DM.

Tim patroli siber ini, kata Slamet, telah meminta pendapat ahli pidana, ahli bahasa, maupun ahli ITE sebelum memberikan peringatan virtual ke terduga pelanggar UU ITE. Dengan demikian, peringatan virtual itu dilakukan berdasarkan pendapat ahli sehingga bukan pendapat subyektif penyidik kepolisian.

Selanjutnya, tim patroli siber akan mengirim pesan berupa DM berupa peringatan. Dalam pesan tersebut disampaikan bahwa konten itu mengandung pelanggaran atau hoaks. Pesan peringatan dikirimkan dua kali ke seseorang yang diduga mengunggah konten hoaks atau ujaran kebencian. Dalam waktu 1x24 jam maka konten tersebut harus diturunkan.

Jika postingan di media sosial yang diduga mengandung pelanggaran atau hoaks tersebut tidak diturunkan pemilik akun, penyidik akan memberikan peringatan kembali. Jika peringatan kedua tetap tidak digubris, maka akan ditingkatkan ke tahap pemanggilan untuk dimintai klarifikasi.

Menurut Slamet, penindakan akan dilakukan sebagai langkah terakhir. Siber Polri akan mengedepankan langkah-langkah humanis ketimbang penindakan. "Sehingga tidak semua pelanggaran atau penyimpangan di ruang siber dilakukan upaya penegakan hukum melainkan mengedepankan upaya mediasi dan restorative justice sehingga terciptanya ruang siber yang bersih, sehat, beretika, produktif dan beragam," ujar Slamet.

Baca juga: Kapolri Terbitkan Telegram Pedoman UU ITE, Ujaran Kebencian Diselesaikan Mediasi

Adapun tindak pidana yang bisa dilakukan dengan cara restorative justice, misalnya pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan. Ia menyebut pelaku yang terlibat di kasus tersebut bisa tidak ditahan, karena restorative justice mengedepankan terciptanya keadilan dan keseimbangan antara pelaku dan korbannya.

Slamet juga mengatakan kepolisian tidak akan menindak seseorang yang melakukan kritik terhadap pemerintah asalkan disampaikan secara beradab.

Sebelumnya kepolisian membentuk virtual police (polisi virtual). Salah satu kehadiran polisi virtual itu untuk mengawasi lalu lintas pengguna media sosial, khususnya konten-konten yang mengarah ke ujaran kebencian dan hoaks

FRISKI RIANA






20 Aplikasi Paling Kuras Baterai Ponsel versi Survei pCloud

9 jam lalu

20 Aplikasi Paling Kuras Baterai Ponsel versi Survei pCloud

Sejumlah aplikasi yang biasa digunakan di smartphone ternyata tergolong rakus menguras baterai. Bukan cuma aplikasi media sosial.


Mengunggah Video Kunjungan ke Penjara, Lima Pembuat Konten Mesir Ditahan

9 jam lalu

Mengunggah Video Kunjungan ke Penjara, Lima Pembuat Konten Mesir Ditahan

Pembuat konten Mesir menghadapi dakwaan seperti menerbitkan berita palsu dan menggunakan akun media sosial untuk tindakan terorisme.


Polda Papua Barat Tangkap 5 Tersangka Lagi Pembakar Perempuan Difabel

1 hari lalu

Polda Papua Barat Tangkap 5 Tersangka Lagi Pembakar Perempuan Difabel

Polda Papua Barat membantah korban sebagai pelaku penculikan anak dan menyebut tuduhan tersebut hoaks.


Kapolri Listyo Sigit Ingin Standar Pengamanan Laga Sepak Bola Seperti di Inggris

1 hari lalu

Kapolri Listyo Sigit Ingin Standar Pengamanan Laga Sepak Bola Seperti di Inggris

Listyo Sigit mengatakan memilih pengajar dari Inggris untuk pelatihan karena standar sepak bola di Inggris telah menjadi role model.


Mengapa Buruk Dampaknya Jika Terbiasa Membandingkan Diri Sendiri dengan Orang Lain?

2 hari lalu

Mengapa Buruk Dampaknya Jika Terbiasa Membandingkan Diri Sendiri dengan Orang Lain?

Terus membandingkan diri sendiri dengan orang lain sama saja mengabaikan potensi yang dimiliki


Tak Terima Betrand Peto Difitnah, Ruben Onsu Ancam Lapor Polisi

2 hari lalu

Tak Terima Betrand Peto Difitnah, Ruben Onsu Ancam Lapor Polisi

Ruben Onsu diwakili pengacaranya meminta pelaku menghapus konten-konten hoaks yang menyudutkan Betrand Peto secepatnya.


Janji Kapolda Metro Bentuk TPF Kasus Mahasiswa UI Tewas Tertabrak Ditunggu

2 hari lalu

Janji Kapolda Metro Bentuk TPF Kasus Mahasiswa UI Tewas Tertabrak Ditunggu

Tim kuasa hukum keluarga Hasya Attalah Syaputra tunggu realisasi pembentukan tim pencari fakta untuk mengusut kasus mahasiswa UI yang tewas tertabrak.


Tips Membuat Konten Bermutu di Media Sosial

3 hari lalu

Tips Membuat Konten Bermutu di Media Sosial

Para kreator perlu menyajikan konten yang berkualitas dan bernilai karena bisa mempengaruhi kehidupan orang yang melihatnya.


Beredar Video Penculikan Anak Dimasukkan ke Dalam Karung di Bekasi, Polisi Pastikan Hoax

3 hari lalu

Beredar Video Penculikan Anak Dimasukkan ke Dalam Karung di Bekasi, Polisi Pastikan Hoax

Kapolres Bekasi meminta masyarakat tidak panik namun tetap waspada dengan maraknya isu penculikan anak.


Buzzer Mainkan Isu SARA Jelang Pemilu, Ini Sanksi Pidana untuk Mereka

3 hari lalu

Buzzer Mainkan Isu SARA Jelang Pemilu, Ini Sanksi Pidana untuk Mereka

Bawaslu akan menindak buzzer yang menggunakan isu identitas atau SARA di media sosial. Bila terbukti bersalah akan dikenakan pelanggaran UU ITE