Dorong RUU Perampasan Aset, PPATK: Recovery Kerugian Negara Masih Rendah

Reporter

Editor

Amirullah

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae (kiri) seusai acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu 6 Mei 2020. Dian Ediana Rae dilantik sebagai kepala PPATK menggantikan Kiagus Ahmad Badaruddin yang meninggal dunia pada 14 Maret 2020. Masa jabatan Dian sebagai ketua PPATK akan berakhir pada 2021 atau melanjutkan sisa masa jabatan pemimpin yang digantikannya. Foto : Edwin Dwi Putranto/Republika/Pool

TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus mendorong Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset agar segera disahkan menjadi Undang-Undang. RUU Perampasan Aset ini diyakini dapat menyelesaikan masalah recovery asset kerugian negara atau kerugian sosial-ekonomi dari kejahatan-kejahatan ekonomi yang dinilai masih sangat rendah.

"RUU Perampasan Aset ini termasuk juga menangani persoalan aset hasil tindak pidana karena tersangka/terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya, atau terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum," ujar Kepala PPATK Dian Ediana Rae, dalam keterangan tertulis, Rabu, 24 Februari 2021.

Baca: Pimpinan Baleg DPR Minta Pemerintah Sempurnakan RUU Perampasan Aset

Dian mengatakan salah satu ketentuan penting RUU Perampasan Aset ini bahwa perampasan aset tidak digantungkan kepada penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Hal ini juga menjadi salah satu pembahasan Dian dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada 15 Februari lalu.

Saat ini, Dian melihat pemberantasan tindak pidana ekonomi, termasuk korupsi, narkoba, perpajakan, hingga keuangan, tingkat keberhasilannya relatif masih rendah. Salah satu penyebabnya, kata dia, adalah faktor penjera dan deterrent masih sangat tidak memadai.

"Dalam hal ini perampasan seluruh aset hasil tindak kejahatan ekonomi merupakan faktor penjera/deterrent faktor yang harus dilakukan," kata Dian.

Kejahatan ekonomi ini, kata dia, merupakan kejahatan canggih (sophisticated) dengan segala bentuk rekayasa keuangan (financial engineering) dan rekayasa hukum (legal engineering). Hal ini mempersulit proses hukum di pengadilan maupun proses penyitaan konvensional.

Sementara itu, Dian menyebut penindakan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang seharusnya menyertai tindak pidana ekonomi, juga masih terbatas realisasinya. Padahal seharusnya hal ini dapat dilakukan secara progresif berdasarkan UU nomor 8 Tahun 2010.

"Antara lain juga karena kurang progresifnya peraturan perundang-undangan terkait penyitaan aset yang diduga dari hasil tindak pidana," kata Dian.

Karena itu, Dian berharap RUU Perampasan Aset dapat segera dibahas dan disahkan menjadi UU. Ia menyerahkan tindak lanjut dari RUU ini kepada pihak Pemerintah dan DPR.






KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

KPK memanggil 8 saksi yang dianggap mengetahui pencucian uang Gubernur Papua Lukas Enembe.


Ada Mobil SUV Baru Wuling di IIMS 2023, Wuling Alvez?

2 hari lalu

Ada Mobil SUV Baru Wuling di IIMS 2023, Wuling Alvez?

Wuling Motors Indonesia memastikan bakal meluncurkan mobil SUV baru di IIMS 2023. Alvez terdaftar sejak 13 Agustus 2022 di Kemenkumham.


KPK Dalami Peran Lukas Enembe Dalam Penentuan Pemenang Tender Proyek di Papua

4 hari lalu

KPK Dalami Peran Lukas Enembe Dalam Penentuan Pemenang Tender Proyek di Papua

KPK memeriksa dua saksi untuk mendalami peran Lukas Enembe dalam penentuan pemenang tender proyek di Papua.


Pakar Hukum UI Nilai KUHP Baru Pakai Bahasa Indonesia Kurangi Potensi Salah Tafsir

4 hari lalu

Pakar Hukum UI Nilai KUHP Baru Pakai Bahasa Indonesia Kurangi Potensi Salah Tafsir

Topo menambahkan, KUHP baru merupakan simplifikasi dari KUHP WvS.


Irjen Kemenkumham Dorong Imigrasi Depok Raih WBBM

5 hari lalu

Irjen Kemenkumham Dorong Imigrasi Depok Raih WBBM

Kantor Imigrasi Depok dinilai telah memenuhi persyaratan sebuah kantor yang dikategorikan wilayah birokrasi bersih dan melayani.


Silmy Karim Bilang Ditjen Imigrasi akan Percantik Indonesia di Mata Luar Negeri

9 hari lalu

Silmy Karim Bilang Ditjen Imigrasi akan Percantik Indonesia di Mata Luar Negeri

Silmy Karim mengatakan Imigrasi mulai menggunakan pendekatan berbeda bagi investor yang ingin menanam modal di Indonesia.


OJK Rampungkan 20 Perkara Kasus Jasa Keuangan pada Tahun Lalu

10 hari lalu

OJK Rampungkan 20 Perkara Kasus Jasa Keuangan pada Tahun Lalu

OJK yang memiliki kewenangan penyidikan pada 2022 berhasil menyelesaikan 20 perkara kasus di sektor jasa keuangan.


Henry Surya Divonis Lepas dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah KSP Indosurya

11 hari lalu

Henry Surya Divonis Lepas dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah KSP Indosurya

Henry Surya divonis lepas oleh hakim PN Jakarta Barat. Hakim meminta agar Henry dilepaskan dari rumah tahanan.


PSI Desak Agar RUU Perampasan Aset Bisa Segera Disahkan

12 hari lalu

PSI Desak Agar RUU Perampasan Aset Bisa Segera Disahkan

Juru Bicara DPP PSI Ariyo Bimmo mengatakan RUU Perampasan Aset tersebut merupakan gamechanger pemberantasan korupsi di Indonesia.


Lukas Enembe Mengaku Hanya Punya Harta Rp 33,78 Miliar. Padahal KPK Sita Lebih Dari Rp 80 Miliar

13 hari lalu

Lukas Enembe Mengaku Hanya Punya Harta Rp 33,78 Miliar. Padahal KPK Sita Lebih Dari Rp 80 Miliar

Gubernur Papua Lukas Enembe tak melaporkan seluruh harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.