Survei LSI Soal Kepercayaan Publik: DPR dan Parpol Urutan Paling Buncit

Moderator Ahmad Khoirul Umam, Sosiolog Universitas Indonesia Tamrin Amat Tomagota, Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodharwani, dan Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan, saat acara rilis temuan survei LSI terkait modal dan tantangan kebebasan sipil, intoleransi, dan demokrasi, di pemerintahan Jokowi periode kedua, di Kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Ahad, 3 November 2019. Tempo/Egi Adyatama

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil sigi Lembaga Survei Indonesia (LSI) menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik dalam dua posisi terbawah lembaga yang dipercaya publik. Dari survei yang digelar 25-31 Januari 2021 itu, sebanyak 71 persen responden menyatakan percaya kepada DPR dan 65 persen yang percaya kepada partai politik.

Tingkat kepercayaan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan DPRD kabupaten kota juga tak jauh berbeda, masing-masing 75 persen.

"Masih seperti biasa partai politik paling rendah tingkat kepercayaannya, lalu DPR," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam rilis hasil survei secara daring, Senin kemarin, 22 Februari 2021.

Adapun lembaga yang paling dipercaya publik adalah Tentara Nasional Indonesia (95 persen), diikuti gubernur (91 persen), bupati/wali kota (90 persen), presiden (88 persen), pemerintah pusat (85 persen), Komisi Pemberantasan Korupsi (83 persen), dan seterusnya.

"Yang menarik di sini tingkat kepercayaan kepada gubernur, bupati, dan wali kota sedikit lebih tinggi dibanding presiden," kata Djayadi.

Survei LSI ini melibatkan 1.200 responden dengan wawancara tatap muka dan metode multistage random sampling. LSI mengklaim margin of error surveinya 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca: Survei Kepuasan Menteri: Prabowo Tertinggi, Disusul Sandiaga, Sri Mulyani, Risma

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Gerindra, Supratman Andi Agtas mengatakan rendahnya tingkat kepercayaan ini menjadi tanggung jawab DPR dan partai politik untuk melakukan pembenahan. Terutama, kata dia, partai politik harus dapat mewujudkan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

"Belum lagi terkait perilaku anggota-anggota partai politik yang semakin lama tentu semakin perlu ada peningkatan," ujar Supratman dalam acara rilis hasil survei LSI, Senin, 22 Februari 2021.

Hasil senada juga tercatat dalam survei Indikator Politik Indonesia periode 1-3 Februari 2021. Tingkat kepercayaan kepada parpol juga berada di urutan buncit sebesar 47 persen, kemudian DPR dengan 52,6 persen. "Trust pada partai politik kurang dari separuh warga dan paling rendah dibanding sejumlah lembaga publik lainnya," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam rilis hasil survei 8 Februari lalu. Survei melibatkan 1.200 responden melalui telepon dengan margin of error 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

BUDIARTI UTAMI PUTRI






Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

15 jam lalu

Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

Berita bisnis yang paling banyak dibaca pada Kamis sore, 26 Januari 2023. Mulai dari kasus Meikarta hingga OJK


Kasus Meikarta, DPR Akan Lakukan Ini: Panggil OJK hingga Bentuk Pansus

19 jam lalu

Kasus Meikarta, DPR Akan Lakukan Ini: Panggil OJK hingga Bentuk Pansus

DPR akan melakukan berbagai upaya dalam menangani kasus Meikarta, mulai dari bentuk pansus hingga pemanggilan Menteri Bahlil Lahadalia.


Polemik Meikarta dan Konsumen, Ini Alasan Kemarahan DPR

21 jam lalu

Polemik Meikarta dan Konsumen, Ini Alasan Kemarahan DPR

DPR mengungkapan alasan pemanggilan Meikarta. Sayangnya, Meikarta tidak hadir dalam rapat dengar pendapat.


Buntut Panjang Kasus Meikarta, DPR Panggil Menteri Investasi hingga Ancam Panggil Paksa Pengembang

21 jam lalu

Buntut Panjang Kasus Meikarta, DPR Panggil Menteri Investasi hingga Ancam Panggil Paksa Pengembang

DPR ikut turun tangan di kasus kawasan Meikarta. DPR akan memanggil Menteri Investasi dan mengancam akan menjemput paksa pimpinan Meikarta.


Airlangga Sebut Pemerintah Tunggu Pembacaan Perpu Cipta Kerja di Paripurna DPR

22 jam lalu

Airlangga Sebut Pemerintah Tunggu Pembacaan Perpu Cipta Kerja di Paripurna DPR

Airlangga Hartarto menyebut progres Perpu Cipta Kerja sudah dalam masa tunggu untuk dibacakan dalam sidang paripurna di DPR RI.


Airlangga Sebut Perpu Cipta Kerja Segera Dibawa ke Paripurna DPR

22 jam lalu

Airlangga Sebut Perpu Cipta Kerja Segera Dibawa ke Paripurna DPR

Airlangga Hartarto menyebut Perpu Cipta Kerja akan segera ditindaklanjuti oleh DPR. Pemerintah pun kini sedang menunggu beleid kontroversial ini dibacakan di paripurna untuk diambil keputusan.


Komisi II DPR Wacanakan Revisi UU Desa Masuk Pembahasan Prioritas 2023

23 jam lalu

Komisi II DPR Wacanakan Revisi UU Desa Masuk Pembahasan Prioritas 2023

Anggota DPR RI Komisi II Herman Khoiran mengatakan revisi UU Desa akan dimasukan ke dalam prolegnas prioritas di 2023


Komisi VI DPR Dorong Pembentukan Pansus Meikarta

1 hari lalu

Komisi VI DPR Dorong Pembentukan Pansus Meikarta

Wakil ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal mengusulkan dibentuk panitia khusus atau pansus Meikarta.


Polemik Meikarta, Anggota DPR RI: PT MSU Zalimi Konsumen

1 hari lalu

Polemik Meikarta, Anggota DPR RI: PT MSU Zalimi Konsumen

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyebut PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) telah menzolimi konsumen dalam transaksi jual beli unit di kawasan Meikarta.


Meikarta Mangkir, Wakil Ketua Komisi VI: Ini Melecehkan DPR

1 hari lalu

Meikarta Mangkir, Wakil Ketua Komisi VI: Ini Melecehkan DPR

PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), mangkir dari panggilan mengghadiri panggilan Komisi VI DPR RI terkait kasus Meikarta dan konsumennya.