TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta seluruh jajarannya waspada akan potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjelang musim kemarau. Mei mendatang diperkirakan terjadi fase transisi dari musim hujan ke kemarau.
Jokowi mengatakan upaya pencegahan Karhutla hingga penegakan hukum terhadap pembakar hutan dan lahan harus dilakukan.
"Saya terima laporan, kebakaran hutan dan lahan sudah mulai terjadi sejak awal Januari. Di Riau sudah 29 kejadian. Ini hati-hati Pak Gubernur Riau, meski bisa ditangani, jangan sampai ada muncul lagi. Di Kalbar juga ada 52 kejadian, hati-hati Kalbar," ujar Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 22 Februari 2021.
Selain di Riau dan Kalbar, kebakaran hutan di awal 2021 juga terjadi di berbagai daerah seperti di Aceh ada 3 kejadian, Sumatera Utara 9 kejadian, Kepulauan Riau 4 kejadian, Jambi dua kejadian, Sumatera Selatan 5 kejadian, Kalimantan Tengah 12 kejadian, Sulawesi Tenggara 20 kejadian dan Papua ada satu kejadian.
"Saya ingat betul di 2015, (akibat kabut asap, red) saya mau ke Pekanbaru, turunnya di Padang. Seingat saya, mungkin 8 jam harus lewat darat lagi. Saya juga ingat di tahun 2015, waktu saya akan ke Pulangpisau di Kalimantan Tengah, saya turun di Banjarmasin, Kalsel. Lanjut lewat darat lagi sekitar 4 jam. Ini jangan sampai kejadian lagi," ujar Jokowi.
Jokowi mengingatkan beberapa hal. Pertama, memprioritaskan upaya pencegahan. Kedua, manajemen lapangan harus terkonsolidasi hingga tingkat desa sehingga deteksi dini bisa dilakukan. Kedua, monitoring dan pengawasan hingga tingkat bawah berbasis teknologi sehingga area-area rawan hotspot bisa terpantau setiap saat.
Baca juga: 121 Orang Sudah Menjadi Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan
"Ketiga, kita perlu mencari solusi permanen untuk mencegah dan menangani Karhutla untuk tahun-tahun mendatang, karena 99 persen adalah ulah manusia, baik disengaja maupun tidak disengaja karena kelalaian. Dan motif utamanya selalu satu, ekonomi," ujar Jokowi.
Selama ini, ujar Jokowi, pembersihan lahan dengan pembakaran selalu dianggap sebagai cara yang paling murah. Hal inilah, kata Jokowi, yang harus
ditekankan kepada masyarakat atau pun korporasi agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.
Keempat, penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut harus terus dilanjutkan untuk menjaga lahan gambut tetap basah. Kelima respon cepat, jangan sampai api sudah membesar baru dipadamkan.
"Terakhir, Saya minta langkah penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi. Terapkan sanksi tegas bagi pembakar hutan dan lahan, baik sanksi administrasi, perdata maupun pidana," ujar Jokowi dalam rapat soal karhutla.
