Tidak Revisi UU Pemilu, Pratikno Bantah Istana Ingin Jegal Anies Baswedan

Kini mayoritas fraksi di DPR 'balik badan' menyatakan menolak revisi UU Pemilu secara keseluruhan, termasuk di dalamnya perubahan jadwal pilkada. Hanya tersisa PKS dan Partai Demokrat yang ingin revisi dan mengembalikan Pilkada ke 2022.

Sikap sejumlah fraksi ini pun kemudian dikaitkan dengan pengaruh istana. Partai Demokrat melihat ada upaya dari kelompok tertentu yang memaksakan Pilkada 2024 untuk kepentingan pragmatis.

"Misalnya, mau menjegal tokoh-tokoh politik yang dianggap potensial sebagai capres," kata Kepala Badan Komunikasi Publik DPP Partai Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya, Rabu, 27 Januari 2021.

Salah satu tokoh potensial yang digadang adalah Anies Baswedan. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan bahkan menduga Presiden Jokowi ingin memuluskan langkah Wali Kota Solo terpilih, Gibran Rakabuming Raka untuk maju di Pilgub DKI mendatang.

"Saya enggak mendapatkan penjelasan yang masuk akal selain ini ada kemungkinan ya. Artinya Pak Jokowi juga mempersiapkan Gibran ya saya pikir ke Jakarta. Ini politik kan. Bisa saja," kata Irwan kepada Tempo, Kamis, 11 Februari 2021 soal revisi UU Pemilu.

Baca juga: Menteri Pratikno Sebut Pemerintah Tidak Berniat Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada

DEWI NURITA

• Sebelumnya
• 1
• 2