Ganjar Tak Akan Diberi Sanksi Penolak Vaksin Covid-19, Begini Strateginya

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam Vidcon Rakor Penanganan COVID-19.

    Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam Vidcon Rakor Penanganan COVID-19.

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan tidak akan memberikan sanksi kepada sejumlah penolak vaksin COVID-19. Ia menyatakan lebih mengutamakan upaya persuasif dan sosialisasi.

    "Ya, karena keluar aturan tentang sanksi, saya tidak mau ada perdebatan soal ini, jadi yang belum setuju bisa diarahkan, kemudian ditarik ke belakang saja. Yang belum setuju mungkin butuh diedukasi, butuh tahu, butuh dikasih data, butuh yakin," katanya usai Rapat Koordinasi Penanganan COVID-19 di Jateng, Semarang, Senin 15 Februari 2021.

    Penundaan pemberian vaksin juga akan dibarengi sosialisasi dengan harapan yang bersangkutan akan yakin dan di akhir tahun nanti bisa mendapat vaksin sesuai dengan target Presiden Joko Widodo.

    "Anggap saja ini diedukasi dahulu beberapa bulan dan nanti di ujung akhir tahun yang Pak Presiden menargetkan mesti selesai vaksinnya pada tahun ini. Nah, mereka bisa di sana, tetapi kami ingatkan dan kami edukasi," ujarnya.

    ADVERTISEMENT

    Baca: Jokowi Teken Perpres, Warga Tolak Vaksinasi Covid-19 Terancam Tak Dapat Bansos

    Menurut Ganjar, keputusannya tidak menerapkan sanksi terhadap penolak vaksinasi COVID-19 itu mempertimbangkan berbagai aspek dan kondisi di daerah sehingga energi dapat difokuskan pada percepatan vaksin dan tidak ada pembahasan lainnya.

    "Agar energi kita masuk pada percepatan vaksin, bukan lagi perdebatan dihukum-tidak dihukum, hak asasi dan sebagainya, nanti kita tidak jalan-jalan sehingga persuasi lebih penting, sosialisasi lebih penting," katanya.

    Seperti diwartakan, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden mengenai pengadaan vaksin Covid-19 serta pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Dalam perpres ini disebutkan juga sanksi jika ada warga yang menolak divaksinasi COVID-19.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Darurat vs PPKM Level 4: Beda Istilah Sama Rasa

    Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi.