Ketua Umum Ikatan Alumni UIN Heran Din Syamsuddin Dituding Radikal

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi bersama Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin (kiri) dan Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin (tengah) dalam acara peletakan batu pertama proyek pembangunan Menara MUI di Bambu Apus, Jakarta, Kamis, 26 Juli 2018. Pembangunan Menara MUI ini didanai dari wakaf, infak, sedekah, dan skema reksadana syariah. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    Presiden Jokowi bersama Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin (kiri) dan Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin (tengah) dalam acara peletakan batu pertama proyek pembangunan Menara MUI di Bambu Apus, Jakarta, Kamis, 26 Juli 2018. Pembangunan Menara MUI ini didanai dari wakaf, infak, sedekah, dan skema reksadana syariah. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, TB Ace Hasan Syadzily mengaku heran dengan tudingan radikal yang disematkan kepada dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Muhammad Sirajudin Syamsuddin alias Din Syamsuddin. Ace mempertanyakan di mana letak radikalisme dari pemikiran Din Syamsuddin.

    "Jika ada yang menuding beliau itu radikal, saya heran. Di mana letak pemikiran beliau yang radikal," kata Ace dalam keterangannya, Sabtu, 13 Februari 2021.

    Ace mengatakan, Din selama ini dikenal cukup aktif menyebarkan pemahaman Islam moderat. Di berbagai forum dialog baik nasional maupun internasional, kata Ace, Din aktif mengampanyekan Indonesia sebagai negara muslim terbesar yang memiliki wajah Islam toleran dan moderat.

    Baca juga: Din Syamsuddin Bicara Kediktatoran Konstitusional

    ADVERTISEMENT

    "Sejauh yang saya tahu dari sepak terjang Prof Din Syamsuddin beliau yang selama ini cukup dikenal sebagai cendekiawan yang mengampanyekan Islam wasathiyah, pemahaman keagamaan Islam yang moderat," kata Ace.

    Sebagai pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ace mengakui ia memang kerap berbeda pandangan politik dengan Din Syamsuddin. Namun ia menilai perbedaan pandangan politik ini bukan berarti menjadikan Din bisa dituding radikal.

    "Perbedaan pandangan politik bukan berarti menuding yang berbeda pendapat dengan tudingan seperti radikal," ujar politikus Golkar yang juga Wakil Ketua Komisi Agama Dewan Perwakilan Rakyat ini.

    Din sebelumnya dilaporkan oleh Gerakan Antiradikalisme Institut Teknologi Bandung (GAR ITB) ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan tuduhan telah bertindak radikal. Laporan itu dilayangkan pada Oktober 2020.

    Menurut perwakilan GAR ITB, Shinta Madesari Hudiarto, KASN telah melimpahkan pengaduan tersebut kepada Tim Satgas Penanganan Radikalisme ASN pada November 2020. Pada 28 Januari lalu, GAR ITB kembali menyurati KASN meminta ada keputusan terkait aspek disiplin PNS terhadap Din Syamsuddin.

    "Urusan KASN melimpahkan ke Satgas sebelas kementerian lembaga, itu mekanisme dari KASN dan sepenuhnya kami serahkan kepada KASN. Kita tunggu saja bagaimana kelanjutan dari KASN dan Satgas itu," kata Shinta soal Din Syamsuddin ketika dihubungi, Sabtu, 13 Februari 2021.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Darurat vs PPKM Level 4: Beda Istilah Sama Rasa

    Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi.