Kemensos dan Sido Muncul Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Sosial, Tri Rismaharini, secara simbolis menerima bantuan dari Presiden Direktur PT. Sido Muncul Irwan Hidayat di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (08/02).

    Menteri Sosial, Tri Rismaharini, secara simbolis menerima bantuan dari Presiden Direktur PT. Sido Muncul Irwan Hidayat di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (08/02).

    JAKARTA – Kementerian Sosial menerima bantuan sebesar Rp. 500 juta dari PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul untuk penyintas bencana. Bantuan segera didistribusikan untuk korban bencana yang sedang membutuhkan di berbagai daerah di Indonesia.

    Saat ini bencana alam tengah melanda di berbagai penjuru tanah air, mulai dari bencana banjir, tanah longsor, erupsi gunung, gempa bumi dan sebagainya. Kementerian Sosial menyambut baik inisasi PT Sido Muncul sebagai bentuk kepekaan dan kesetiakawanan sosial terhadap sesama anak bangsa yang tengah menghadapi situasi sulit.

    Kemensos mengharapkan, langkah PT. Sido Muncul bisa ikut menggerakkan inisiatif dan kepedulian elemen bangsa lainnya, baik dari dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, atau individu untuk melakukan aksi nyata meringankan beban masyarakat terdampak bencana.

    Menteri Sosial Tri Rismaharini mengucapkan terima kasih kepada PT Sido Muncul yang telah mempercayakan bantuan untuk korban bencanamelalui Kementerian Sosial. 

    ADVERTISEMENT

    “Langkah PT. Sido Muncul ini saya harapkan bisa menginspirasi pihak lain agar tergerak membantu sesama saudara kita yang sedang terkena musibah,” kata Menteri Sosial Tri Rismaharini yang secara simbolis menerima bantuan dari Presiden Direktur PT. Sido Muncul Irwan Hidayat di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin 8 Feberuari. Hadir mendampingi Mensos, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazaruddin, dan Dirjen Pemberdayaan Sosial Edi Suharto.

    Bantuan dari PT. Sido Muncul dinilai merupakan bentuk kepercayaan publik kepada pemerintah, dalam hal ini kepada Kementerian Sosial. “Ini bentuk kepercayaan publik kepada kami. Oleh karenanya, kami akan salurkan dan kelola dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana,” katanya.

    Dalam kesempatan sama, Irwan Hidayat menyatakan bahwa bantuan ini merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian korporasi kepada masyarakat yang terdampak bencana. Ia berharap, bantuan bisa meringankan beban masyarakat dan bencana bisa segera berakhir sehingga masyarakat bisa beraktivitas seperti secara normal.

    “Bantuan ini kami sampaikan dan percayakan kepada Kemensos dengan harapan bisa meringankan beban masyarakat. Kami berdoa semoga bencana bisa segera berakhir sehingga masyarakat bisa beraktivitas seperti sediakala,” katanya.

    Kementerian Sosial berada di garis depan dalam penanganan bencana di seluruh tanah air, sejalan dengan tugas dan fungsinya. Melalui Taruna Siaga Bencana (Tagana), Kementerian Sosial telah menempuh langkah cepat dalam fase tanggap darurat. 

    Dalam penanganan bencana, Kemensos melalui Tagana telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial di wilayah terdampak. Untuk memenuhi kebutuhan dasar penyintas bencana, Tagana dan Dinas Sosial mendirikan dapur umum dengan menyiapkan makanan siap saji. 

    Pengerahan Tagana juga untuk melakukan evakuasi korban melakukan penyediaan tempat pengungsian, layanan dapur umum dan layanan dukungan psikososial. Kabar terbaru, Mensos hadir di tengah masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor melanda Provinsi Jawa Tengah, termasuk Semarang.

    Pengerahan Tagana dengan tugas untuk langkah evakuasi korban, penyediaan tempat pengungsian, layanan dapur umum dan layanan dukungan psikososial.  Kemensos menyalurkan bantuan logistik dan satunan kematian dengan nilai Rp 203,8 juta untuk masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor di Provinsi Jawa Tengah dan sekitarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Darurat vs PPKM Level 4: Beda Istilah Sama Rasa

    Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi.