Banyak Petugas KPPS Meninggal Jadi Alasan Penolakan Pilkada 2024

Peniliti senior Indikator Politik Indonesia Rizka Halida memberikan keterangan terkait hasil hitung cepat sejumlah pilkada 2020 di Jakarta, Rabu, 9 Desember 2020. Indikator Politik Indonesia mengadakan hitung cepat di Pilkada Tangerang Selatan dengan hasil pasangan Benyamin - Pilar Saga mendapatkan 41,86 persen. ANTARA/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil survei Indikator Politik Indonesia mencatat sebagian besar responden setuju pemilihan kepala daerah (pilkada) digelar pada 2022 dan 2023 ketimbang serentak dengan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden di 2024. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan mayoritas responden lebih mendukung pilkada digelar di tahun berbeda dari pileg dan pilpres.

"Jadi sebenarnya argumen beberapa partai yang menghendaki pileg dan pilpres dengan pilkada tidak dilakukan di tahun yang sama itu mendapatkan dukungan publik mayoritas," kata Burhanuddin dalam rilis hasil survei secara virtual, Senin, 8 Februari 2021.

Burhanuddin membeberkan sebanyak 63,2 persen responden setuju pendapat yang menyatakan bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dilakukan berbeda waktu dengan pemilihan anggota DPR dan pemilihan presiden. Sedangkan hanya 28,9 persen yang menyatakan setuju pilkada berbarengan dengan pileg dan pilpres.

Ihwal Pilkada 2022 versus Pilkada 2024, kata Burhan, sebanyak 54,8 persen responden setuju pemilihan kepala daerah yang habis masa tugas tahun 2022 digelar sebelum masa tugas para kepala daerah itu berakhir di tahun yang sama. Hanya 31,5 persen yang setuju pilkada digelar 2024 dan untuk sementara gubernur, bupati, atau wali kota ditunjuk oleh pemerintah pusat, bukan dipilih rakyat secara langsung.

Temuan terkait pertanyaan Pilkada 2023 versus Pilkada 2024 pun hampir sama. Sebanyak 53,7 persen responden setuju pilkada digelar pada 2023 sesuai jadwal habisnya masa jabatan kepala daerah yang terpilih tahun 2018 lalu. Adapun yang setuju Pilkada Serentak 2024 dan untuk sementara ditunjuk penjabat kepala daerah sebesar 32,4 persen.

Menurut Burhanuddin, warga umumnya menghendaki agar bercermin pada pelaksanaan Pemilu 2019. Mayoritas responden (59,9 persen) tidak menerima banyak korban dari pihak penyelenggara atau petugas KPPS. Sebanyak 71,8 persen berharap Pemilu Serentak 2019 tidak diulang.






Joko Widodo Bertemu Relawan Jokowi di SUGBK, Segini Biaya Sewa Stadion GBK

24 menit lalu

Joko Widodo Bertemu Relawan Jokowi di SUGBK, Segini Biaya Sewa Stadion GBK

Pertemuan Presiden Joko Widodo bertemu relawan Jokowi di SUGBK banyak mendapat sorotan. Mau tahu berapa tarif atau biaya sewa Stadion GBK?


Jokowi Menyayangkan APBD yang Masih Mengendap Rp 278 Triliun: Ini Keliru Besar

26 menit lalu

Jokowi Menyayangkan APBD yang Masih Mengendap Rp 278 Triliun: Ini Keliru Besar

Jokowi mengatakan investasi asing yang tengah dikejar pemerintah pusat menjadi percuma apabila APBD sendiri tidak dibelanjakan.


DPR Setuju Revisi UU IKN, Dasco: Supaya Implementasinya Tepat

1 jam lalu

DPR Setuju Revisi UU IKN, Dasco: Supaya Implementasinya Tepat

DPR setuju melakukan revisi UU IKN setelah melalui kajian yang matang. Dasco menyebut soal kenapa revisi diperlukan pada UU IKN.


RI Kalah dalam Gugatan Ekspor Nikel, Jokowi: Enggak Apa-apa, Kita Ajukan Banding

2 jam lalu

RI Kalah dalam Gugatan Ekspor Nikel, Jokowi: Enggak Apa-apa, Kita Ajukan Banding

Presiden Jokowi menegaskan Indonesia akan tetap menghentikan ekspor bahan mentah nikel, meski kalah dalam gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).


Jokowi Ingatkan Bahlil Target Investasi Rp 1.200 Triliun: Jangan Nanti Minta Maaf, Tidak Tercapai

2 jam lalu

Jokowi Ingatkan Bahlil Target Investasi Rp 1.200 Triliun: Jangan Nanti Minta Maaf, Tidak Tercapai

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengingatkan Bahlil Lahadalia bahwa target investasi sebesar Rp 1.200 triliun harus tercapai.


Diminta Politikus PDIP Tinggalkan Relawan, Jokowi: Hehe, Terima Kasih

2 jam lalu

Diminta Politikus PDIP Tinggalkan Relawan, Jokowi: Hehe, Terima Kasih

Presiden Jokowi tak menanggapi soal pernyataan politikus PDIP agar dirinya meninggalkan relawan. Permintaan itu muncul pasca-acara Nusantara Bersatu.


Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara 27 Persen, Jokowi Ingatkan Gubernur Hati-hati

2 jam lalu

Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara 27 Persen, Jokowi Ingatkan Gubernur Hati-hati

Jokowi menyebut pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara mencapai 27 persen. Tertinggi di dunia.


Gubernur BI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI Tembus 4,5-5,3 Persen pada 2023

2 jam lalu

Gubernur BI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI Tembus 4,5-5,3 Persen pada 2023

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 bisa mencapai 4,5-5,3 persen.


Jokowi Sebut Semua Pemimpin Dunia di KTT G20 Pusing hingga Berkerut dan Rambut Memutih

3 jam lalu

Jokowi Sebut Semua Pemimpin Dunia di KTT G20 Pusing hingga Berkerut dan Rambut Memutih

Jokowi menyebut dunia saat ini berada di tengah ketidakpastian. Ia mencontohkan harga minyak dunia yang sangat fluktuatif dan tidak bisa diprediksi.


Jokowi Puji Pertumbuhan Ekonomi Maluku 27 Persen: Tertinggi di Dunia

3 jam lalu

Jokowi Puji Pertumbuhan Ekonomi Maluku 27 Persen: Tertinggi di Dunia

Menurut Jokowi, pertumbuhan di Maluku Utara itu adalah buah hasil upaya pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri dan pembangunan infrastruktur.