Burhanuddin melanjutkan, aspirasi ihwal keserentakan pemilu dan pilkada serta jadwal pilkada ini senada di antara basis konstituen dari semua partai yang ada di DPR. Begitu pula di antara responden yang menyatakan puas atau tidak puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Artinya, kata dia, aspirasi ini bersifat nonpartisan.
"Meskipun partai-partai koalisi Presiden Jokowi cenderung setuju Pilkada Serentak 2024, terkait jadwal pilkada. Tapi kalau ditanyakan kepada pemilihnya, mereka punya aspirasi berbeda," kata Burhanuddin.
Survei Indikator ini digelar pada 1-3 Februari 2021 menggunakan metode simple random sampling dengan melibatkan 1.200 responden. Survei dilakukan melalui telepon. Burhanuddin mengatakan margin of errror surveinya plus minus 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Burhanuddin mengatakan survei soal pilkada ini dibiayai secara mandiri oleh Indikator Politik Indonesia. "Karena ini sangat krusial terkait perdebatan yang berhubungan dengan aturan main kepemiluan, maka kami membiayai dengan biaya sendiri," kata Burhanuddin.
Baca juga: Langkah Jokowi Memupus Rencana Pilkada 2022 dan 2023
BUDIARTI UTAMI PUTRI
