Survei LSI: 63 Persen Responden Ragu Anggaran Pemulihan Covid-19 Tak Dikorupsi

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas PPSU menurunkan bansos Covid-19 yang dibagikan di Semper Barat, Jakarta pada 20 April 2020.  Bansos ini diberikan kepada warga yang belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemprov DKI Jakarta dengan kriteria warga berisiko tinggi di atas 60 tahun, yang memiliki penyakit penyerta seperti diabetes, kanker, hipertensi, paru-paru, serta untuk warga pekerja informal terdampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kemsos.go.id

    Petugas PPSU menurunkan bansos Covid-19 yang dibagikan di Semper Barat, Jakarta pada 20 April 2020. Bansos ini diberikan kepada warga yang belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemprov DKI Jakarta dengan kriteria warga berisiko tinggi di atas 60 tahun, yang memiliki penyakit penyerta seperti diabetes, kanker, hipertensi, paru-paru, serta untuk warga pekerja informal terdampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kemsos.go.id

    TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Survei Indonesia menyebut mayoritas pemuka opini ragu bahwa anggaran pemulihan ekonomi nasional pandemi Covid-19 tidak akan dikorupsi. Hal tersebut terungkap dari hasil survei LSI terbaru.

    “Ini angkanya besar sekali,” kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan dalam konferensi pers daring, Ahad, 7 Februari 2021.

    Pemuka opini yang disurvei oleh LSI adalah akademisi, peneliti, ahli dan lembaga swadaya masyarakat. Mereka ditanya seberapa yakin atau tidak bahwa aparat pemerintah tidak menyalahgunakan anggaran pemulihan ekonomi nasional akibat Covid-19.

    Hasilnya 63,9 persen menyatakan tidak yakin. Sedangkan 14,6 persen menyatakan sangat tidak yakin. Adapun yang menyatakan cukup yakin hanya 18,9 persen dan sangat yakin 1,7 persen.

    ADVERTISEMENT

    “Mayoritas menjawab tidak yakin/sangat tidak yakin, 78,5 persen pada aparat pemerintah, sementara yang menjawab sangat yakin atau cukup yakin hanya 20,6 persen,” kata Djayadi.

    Djayadi mengatakan hasil survei LSI terkait penggunaan anggaran pemulihan Covid-19 patut diperhatikan oleh pemerintah. Dia mengatakan bisa jadi, ketidakpercayaan itu muncul dari persoalan komunikasi. “Tapi bisa juga karena persoalan yang lebih substantif,” kata Djayadi.

    Baca: BPOM Sudah Keluarkan Izin Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Lansia


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Makan di Warteg saat PPKM Level 4 dan 3 di Jawa - Bali

    Pemerintah membuat aturan yang terkesan lucu pada penerapan PPKM Level 4 dan 3 soal makan di warteg. Mendagri Tito Karnavian ikut memberikan pendapat.