ICW Desak KPK Telisik Peran Politikus di Kasus Bansos Covid-19

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK Firli Bahuri didampingi Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri memberikan keterangan pers terkait kasus OTT dugaan suap bantuan sosial Covid-19 di gedung KPK, Jakarta, Ahad, 6 Desember 2020. Lima tersangka kasus tersebut yaitu, Menteri Sosial Juliari Batubara, pejabat pembuat komitmen di Kemensos Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono serta pihak swasta Ardian IM dan Harry Sidabuke. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Ketua KPK Firli Bahuri didampingi Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri memberikan keterangan pers terkait kasus OTT dugaan suap bantuan sosial Covid-19 di gedung KPK, Jakarta, Ahad, 6 Desember 2020. Lima tersangka kasus tersebut yaitu, Menteri Sosial Juliari Batubara, pejabat pembuat komitmen di Kemensos Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono serta pihak swasta Ardian IM dan Harry Sidabuke. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik dugaan keterlibatan sejumlah orang dari unsur politikus di kasus korupsi bantuan sosial atau Bansos Covid-19.

    “Terutama dugaan adanya keterlibatan beberapa orang yang berasal dari unsur politisi dalam perkara bantuan sosial,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, lewat keterangan tertulis, Senin, 25 Januari 2021.

    Kurnia mengatakan desakannya penting sebab sejak era kepemimpinan saat ini, lembaga antirasuah terkesan enggan dan lambat dalam memproses politikus yang berasal dari salah satu partai politik.

    Dia mencontohkan dalam kasus suap pergantian antarwaktu anggota DPR. Kasus tersebut menyeret anggota KPU Wahyu Setiawan dan mantan calon legislatif PDIP Harun Masiku.

    ADVERTISEMENT

    Kurnia mengatakan saat itu ada rencana penggeledahan di kantor DPP PDIP. Namun rencana itu tak terealisasi.

    “Kejadian ini menjadikan publik khawatir, KPK hanya mampu membongkar, namun tidak menuntaskan praktik korupsi bantuan sosial (Bansos Covid-19) yang telah melibatkan mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara,” kata dia.

    Baca juga: KPK Kembali Periksa Nuzulia Hamzah Nasution dalam Kasus Korupsi Bansos Covid-19


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Darurat vs PPKM Level 4: Beda Istilah Sama Rasa

    Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi.