Banjir Kalsel Disebut Akibat Tambang, Pemda: 6 Ribu Hektare Sudah Direklamasi

Saat banjir di Kawasan Jembatan Air Desa Nibung, Bangka.

TEMPO.CO, Banjarmasin - Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional, Melky Nahar, menilai banjir Kalsel (Kalimantan Selatan) yang merendam ribuan rumah terjadi akibat alih fungsi hutan menjadi tambang dan sawit. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Selatan, mengklaim sejumlah tambang yang ada di Kalsel telah mengalami reklamasi. Tercatat ada 6.816,73 hektare luas lahan eks tambang IUP yang sudah direklamasi sampai akhir tahun 2020. Luasan reklamasi itu dari total bukaan lahan IUP seluas 12.294,61 hektare.

“Luas lahan yang direvegetasi 2.365,41 hektare. Jadi persentasi luas direklamasi 55,44 persen; dan persentase luas direvegetasi 19,24 persen,” kata Kepala Dinas ESDM Kalsel, Isharwanto kepada Tempo, Selasa 19 Januari 2021.

Sementara total luasan lahan terganggu 60.317,68 hektare sampai triwulan IV tahun 2020, dengan rincian 35.805,93 hektare direklamasi dan 17.555,66 hektare direvegetasi. Luasan 60.317,68 Ha ini terdiri atas bukaan IUP 12.294,61 Ha dan bukaan PKP2B 48.023,08 Ha.

Baca: Banjir Kalsel Merusak 209.884 Hektare Lahan Pertanian

Perihal potensi tambang memicu banjir, ia mengakui tambang bisa saja memicu banjir karena pengelolaannya keliru. Namun, pihaknya telah sangat ketat mengawasi pertambangan di Kalsel. “Iya bisa (tambang memicu banjir, red), kalau pengelolaanya enggak benar. Sekarang kita telah sangat ketat mengawasi pertambangan,” ucap Isharwanto.

Sepanjang tahun 2020, Isharwanto melanjutkan, dana jaminan reklamasi yang sudah disetor sebanyak Rp 580.788.364.713 dan US 1.194.062,70. Dana ini berasal dari 495 IUP yang tersebar pada 9 kabupaten di Kalsel.

Dari 495 IUP, Isharwanto merinci Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 182 IUP, Tanah Laut 130 IUP, Banjar 68 IUP, Kotabaru 55 IUP, Tapin 31 IUP, Tabalong 16 IUP, Balangan 8 IUP, Hulu Sungai Selatan 4 IUP, dan Hulu Sungai Tengah 1 IUP.

Adapun dana jaminan pascatambang sampai Desember 2020 yang sudah disetor sebanyak Rp 32.011.966.810 dan US 723.157,43. IUP penyetor dana pascatambang berasal dari Kabupaten Tanah Laut 32 IUP, Tanah Bumbu 10 IUP, Banjar 16 IUP, Kotabaru 9 IUP, Tapin 4 IUP, Balangan 3 IUP, Hulu Sungai Tengah 1 IUP, dan Tabalong 2 IUP.

“Dengan jamrek dan reklamasi, serta revegetasi wajib dilaksanakan oleh perusahaan pemegang IUP,” kata dia.

Adapun Kabid Minerba Dinas ESDM Kalsel, Gunawan Harjito, menuturkan sudah mencabut 676 IUP dalam delapan tahap dari 924 IUP penyerahan kabupaten. Alhasil, maka IUP aktif di Kalsel kira-kira tersisa 248 IUP. Sehingga, harapannya tambang di Kalsel tidak berdampak buruk bagi warga seperti banjir Kalsel.




Berita Selanjutnya



Luhut: Insentif Kendaraan Listrik Harus Diumumkan Bulan Ini

15 jam lalu

Luhut: Insentif Kendaraan Listrik Harus Diumumkan Bulan Ini

Menteri Luhut buka suara ihwal kelanjutan rencana pemerintah memberikan insentif untuk pembelian kendaraan listrik.


Jokowi Sebut Ekspor Tambang Ilegal Bikin Penerimaan Negara Berkurang

23 jam lalu

Jokowi Sebut Ekspor Tambang Ilegal Bikin Penerimaan Negara Berkurang

Jika ekspor ilegal maupun tambang ilegal ini masih berjalan, kata Jokowi, maka proses hilirisasi dan industrialisasi dipastikan menjadi terganggu.


Masih Dalami RUU EBT, Wakil Ketua Komisi VII: Kami Minta Kajian Mendalam Soal Nuklir

2 hari lalu

Masih Dalami RUU EBT, Wakil Ketua Komisi VII: Kami Minta Kajian Mendalam Soal Nuklir

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakn pihaknya masih melakukan pendalaman lebih lanjut ihwal Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau RUU EBT.


Faisal Basri Sebut Perbedaan Harga CPO Penyebab Minyak Goreng Langka, Ini Penjelasan Kementerian ESDM

3 hari lalu

Faisal Basri Sebut Perbedaan Harga CPO Penyebab Minyak Goreng Langka, Ini Penjelasan Kementerian ESDM

Kementerian ESDM menanggapi kritik ekonom Faisal Basri ihwal perbedaan harga CPOsebagai penyebab minyak goreng langka.


KKP Stop 2 Proyek Reklamasi di Kepri, Simak Temuan Petugas dan Argumen Pelaku

4 hari lalu

KKP Stop 2 Proyek Reklamasi di Kepri, Simak Temuan Petugas dan Argumen Pelaku

Penghentian dua proyek reklamasi ini disebutkan langkah tegas KKP menyukseskan salah satu dari lima program prioritas ekonomi biru.


Pastikan Rasio Elektrifikasi Tahun 2023 Selesai 100 Persen, Ini Strategi ESDM

6 hari lalu

Pastikan Rasio Elektrifikasi Tahun 2023 Selesai 100 Persen, Ini Strategi ESDM

ESDM menyebutkan rasio elektrifikasi atau perbandingan rumah tangga berlistrik di Indonesia, bakal tuntas sebesar 100 persen.


Badan Geologi ESDM Usulkan Penerbitan WIUP Logam Tanah Jarang

6 hari lalu

Badan Geologi ESDM Usulkan Penerbitan WIUP Logam Tanah Jarang

ESDM mengirimkan usulan penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk Rare Earth Material atau logam tanah jarang (LTJ).


Gara-gara Kerusuhan, Tambang Tembaga China di Peru Terancam Setop Produksi

7 hari lalu

Gara-gara Kerusuhan, Tambang Tembaga China di Peru Terancam Setop Produksi

Tambang tembaga Las Bambas milik China yang besar di Peru berpeluang menghentikan produksi pada minggu ini.


Cara ESDM Tingkatkan Daya Saing Tenaga Lokal Agar Tak Kalah dengan Asing

7 hari lalu

Cara ESDM Tingkatkan Daya Saing Tenaga Lokal Agar Tak Kalah dengan Asing

ESDM fokus meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia (TKI) di sektor ESDM agar tak kalah dengan tenaga kerja asing (TKA).


Fenomena Garis Malaikat di Kalimantan, Pakar Duga Contrails dan Pareidolia

8 hari lalu

Fenomena Garis Malaikat di Kalimantan, Pakar Duga Contrails dan Pareidolia

Pakar mengatakan hal itu dapat disebabkan oleh fenomena yang dikenal sebagai contrails.