Besok, Presiden Jokowi Serahkan Surat Tentang Calon Kapolri ke DPR

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mabes Polri. polri.go.id

    Mabes Polri. polri.go.id

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo akan mengirimkan Surat Presiden tentang calon Kapolri ke Dewan Perwakilan Rakyat pada Rabu , 13 Januari 2021. Menurut informasi yang dihimpun, Menteri Sekretaris Negara Pratikno akan menyerahkan langsung Surpres itu kepada pimpinan DPR.

    "Besok rencananya," kata Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin ketika dikonfirmasi hal ini, Selasa malam, 12 Januari 2021.

    Presiden Jokowi akan memilih calon pengganti Kapolri Jenderal Idham Azis yang akan memasuki masa pensiun pada Februari mendatang. Calon pilihan Presiden tersebut selanjutnya akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi Hukum DPR.

    Ketua Komisi Hukum DPR Herman Herry juga tak membantah adanya informasi bahwa nama calon Kapolri akan diserahkan ke DPR pada Rabu besok. Hari ini, Komisi III sudah menggelar rapat internal untuk membahas teknis dan jadwal fit and proper test calon Kapolri.

    ADVERTISEMENT

    Jika Surat Presiden benar tiba besok, Herman berharap akan segera ada rapat Badan Musyawarah yang mengagendakan sidang paripurna. Pimpinan DPR harus membacakan surat itu terlebih dulu di sidang paripurna, kemudian menugasi Komisi III menjalankan fit and proper test.

    Politikus PDI Perjuangan ini memproyeksikan fit and proper bisa dimulai Senin pekan depan. Adapun Kamis lusa, 14 Januari 2021, Komisi III menjadwalkan mengundang Komisi Kepolisian Nasional dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

    "Segera dari Bamus ada penugasan kepada Komisi III, kalau bisa hari Kamis kami sudah bisa mengundang RDPU dengan Kompolnas dan PPATK," ujar dia.

    Ada lima nama jenderal bintang tiga yang diajukan Kompolnas kepada Presiden Jokowi sebagai calon Kapolri. Mereka ialah Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono, Komjen Listyo Sigit Prabowo, Komjen Arief Sulistyanto, Komjen Agus Andrianto, dan Komjen Boy Rafli Amar.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Potongan Janggal Hukuman Djoko Tjandra, Komisi Yudisial akan Ikut Turun Tangan

    Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding terdakwa Djoko Tjandra atas kasus suap status red notice. Sejumlah kontroversi mewarnai putusan itu.