BPOM Jelaskan Sampai Kapan EUA Vaksin Covid-19 Sinovac Berlaku

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas menunjukan contoh vaksin Covid-19 Sinovac dan Bio Farma di pusat produksi, pengemasan, dan distribusi vaksin Covid-19  Bio Farma Bandung, Jawa Barat, 7 Januari 2021. TEMPO/Prima Mulia

    Petugas menunjukan contoh vaksin Covid-19 Sinovac dan Bio Farma di pusat produksi, pengemasan, dan distribusi vaksin Covid-19 Bio Farma Bandung, Jawa Barat, 7 Januari 2021. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny Lukito menanggapi pertanyaan terkait sampai kapan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) vaksin Covid-19 Sinovac berlaku.

    Ia menuturkan, berlakunya EUA bisa berakhir dan berubah menjadi izin edar reguler seiring bertambahnya data interim uji klinik fase 3. "Bisa jadi data bisa bertambah dan bisa berubah menjadi izin edar reguler ya. Full market authorization. Jadi peredaran yang full kalau data-data lebih lengkap lagi, misalnya dengan pemantauan 6 bulan," kata Penny dalam konferensi pers, Senin, 11 Januari 2021.

    Selain itu, EUA juga bisa tidak diberlakukan jika kondisi pandemi dicabut. Sehingga, penggunaan vaksin harus mendapatkan izin edar. "Karena sudah tidak pandemi krisis lagi jadi gunakan reguler marketing authorization dengan data yang lebih dilengkapi," kata dia.

    BPOM hari ini mengeluarkan EUA untuk vaksin Covid-19 buatan Sinovac. "Hari ini Senin, 11 Januari 2021, BPOM memberikan persetujuan penggunaan dalam kondisi emergency untuk vaksin Covid-19 pertama kali pada vaksin corona produksi Sinovac yang bekerja sama dengan Bio Farma," kata Penny.

    ADVERTISEMENT

    Efikasi vaksin Covid-19 Sinovac yang diuji klinik di Bandung menunjukkan sebesar 65,3 persen. Hasil tersebut sesuai dengan persyaratan WHO bahwa minimal efikasi vaksin adalah 50 persen. Efikasi 65,3 persen tersebut, kata Penny, menunjukkan harapan bahwa vaksin mampu menurunkan kejadian penyakit Covid-19 sebesar 65,3 persen.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Potongan Janggal Hukuman Djoko Tjandra, Komisi Yudisial akan Ikut Turun Tangan

    Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding terdakwa Djoko Tjandra atas kasus suap status red notice. Sejumlah kontroversi mewarnai putusan itu.