PVMBG Sebut Salah Satu Penyebab Longsor Sumedang Terjadi Pelapukan Bebatuan

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas mengerahkan anjing pelacak saat melakukan pencarian korban yang tertimbun longsor di Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Ahad, 10 Januari 2021. TEMPO/Prima Mulia

    Petugas mengerahkan anjing pelacak saat melakukan pencarian korban yang tertimbun longsor di Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Ahad, 10 Januari 2021. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menyatakan salah satu penyebab bencana longsor yang terjadi di Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat atau longsor Sumedang yakni akibat adanya pelapukan sejumlah jenis bebatuan.

    Kepala PVMBG Badan Geologi Kementerian ESDM Kasbani mengatakan pelapukan itu menyebabkan lolosnya air, sehingga lapisan pelapukan bebatuan breksi dan tufa itu menjadi bidang yang tergelincir atau longsor.

    "Hujan yang turun dengan intensitas tinggi menjadi pemicu terjadinya gerakan tanah," kata Kasbani dalam keterangannya Ahad 10 Januari 2021.

    Selain itu, menurutnya area yang longsor merupakan tebing lahan terbuka tanpa adanya vegetasi yang berakar kuat. Kemudian saluran drainase yang kurang baik menjadi salah satu faktor longsor menimpa pemukiman masyarakat di bawahnya.

    ADVERTISEMENT

    Dia merekomendasikan kepada seluruh pihak terkait untuk melakukan langkah mitigasi segera karena longsor masih berpotensi terjadi di kawasan tersebut.

    "Harus mengantisipasi potensi longsor susulan mengingat daerah tersebut masih rawan longsor serta curah hujan yang tinggi," kata dia.

    Dia juga meminta kepada masyarakat lainnya yang bermukim di wilayah yang memiliki potensi longsor agar bersiaga. Ciri-cirinya yakni seperti adanya gerakan tanah, retakan tanah, dan juga retakan pada bangunan.

    "Jika ada kejadian itu segera melapor kepada pemerintah setempat dan mengungsi sementara hingga ada arahan dari pemerintah setempat," kata Kasbani.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Pernikahan dan Hajatan saat PPKM Level 4 dan 3, Ada Sanksi jika Melanggar

    Pemerintah mengatur resepsi pernikahan saat PPKM Level 4 dan lebih rendah. Aturan itu diikuti sanksi bagi pelaku usaha, perorangan, dan kepala daerah.