Menjelang Pergantian Kapolri, KontraS Paparkan Rapor Merah Penegakan HAM Polisi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mabes Polri. tmcpolri.info

    Mabes Polri. tmcpolri.info

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Rivanlee Anandar, mengatakan lima nama calon Kapolri yang ada bukan figur ideal. 

    "Tidak bisa dibilang figur ideal, karena posisi mereka hari ini cukup strategis, Kabarhakam, Wakapolri, Kabareskrim, Kalemdiklat, Kepala BNPT. Namun, pada posisi tersebut nampaknya masih terdapat celah besar dalam isu hak asasi manusia," kata Rivanlee ketika dihubungi, Sabtu, 9 Januari 2021.

    Rivanlee menyampaikan sejumlah rapor merah penegakan dan perlindungan HAM oleh kepolisian. Di antaranya, ada sejumlah Peraturan Kapolri yang tidak memperhatikan elemen hak asasi manusia. Dampaknya adalah tebang pilih penegakan hukum dan kebebasan sipil.

    Dia mencontohkan. penanganan aksi massa dengan kekerasan dan penggunaan senjata api yang bahkan telah terjadi sejak posisi Kapolri Tito Karnavian. Menurut Rivanlee, penanganan aksi massa kerap brutal dan tidak memperhatikan Peraturan Kapolri yang ada.

    "Keberulangan peristiwa sejak zaman Tito Karnavian sampai menjelang masa pensiun Idham Azis tidak mendapat perhatian khusus, malah cenderung pewajaran," ujar dia.

    Catatan lainnya, kata Rivanlee, yakni belum maksimalnya deteksi dini mengenai ancaman internal dari kelompok teroris. Kemudian, penindakan dalam ranah digital yang kerap ditujukan kepada kelompok yang sedang mengkritik pemerintah.

    Rivanlee mengingatkan, Kapolri mendatang harus memastikan bahwa pemantauan ranah digital fokus pada individu-individu yang melakukan pelanggaran terhadap privasi. Dia berujar, profesionalitas polisi harus ditunjukkan dengan melepaskan intervensi pihak lain dalam penindakan sebuah perkara.

    "Pemilihan Kapolri berikutnya harus disertai dengan penguatan lembaga pengawas eksternal," ucap Rivanlee. Dia mengimbuhkan, pengawas eksternal mestinya diberi kewenangan khusus untuk menindak kepolisian yang melakukan pelanggaran.

    Ketua Kompolnas sekaligus Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md sebelumnya menyatakan ada lima nama jenderal bintang tiga yang diusulkan Kompolnas kepada Presiden sebagai calon Kapolri. Mereka ialah Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono, Komjen Listyo Sigit Prabowo, Komjen Boy Rafli Amar, Komjen Arief Sulistyanto, dan Komjen Agus Andrianto.

    "Kelima orang itu dianggap memenuhi syarat profesionalitas, loyalitas, jam terbang," kata Mahfud lewat cuitan di akun Twitternya, @mohmahfudmd pada Jumat, 8 Januari 2021.

    Lima nama calon Kapolri tersebut saat ini sudah berada di tangan Presiden Jokowi. Selanjutnya, Presiden akan memilih calon yang akan diajukan ke DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi Hukum.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Merawat Lidah Mertua, Tanaman Hias yang Sedang Digemari

    Saat ini banyak orang yang sedang hobi memelihara tanaman hias. Termasuk tanaman Lidah Mertua. Bagai cara merawatnya?