Calon Kapolri Arief Sulistyanto: Paling Senior dan Pencetus Ikrar Anti-KKN

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Arief Sulistyanto. Dok. TEMPO

    Arief Sulistyanto. Dok. TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Nama Komisaris Jenderal Arief Sulistyanto disebut sebagai salah satu calon Kapolri. Ketua Komisi Kepolisian Nasional sekaligus Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan Arief termasuk satu dari lima nama yang diusulkan Kompolnas kepada Presiden Joko Widodo.

    Empat orang calon lainnya adalah Komjen Gatot Eddy Pramono, Komjen Listyo Sigit Prabowo, Komjen Boy Rafli Amar, dan Komjen Agus Andrianto.

    "Kelima orang itu dianggap memenuhi syarat profesionalitas, loyalitas, jam terbang," kata Mahfud lewat cuitan di akun Twitternya, @mohmahfudmd pada Jumat, 8 Januari 2021.

    Arief Sulistyanto, 55 tahun, saat ini menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Pria kelahiran Nganjuk, Jawa Timur pada 24 Maret 1965 ini merupakan lulusan Akademi Kepolisian angkatan 1987.

    ADVERTISEMENT

    Secara angkatan, ia merupakan yang paling senior dibanding empat calon lainnya. Meskipun secara umur, Boy Rafli dan Gatot Eddy sama-sama berusia 55 tahun.

    Arief banyak berpengalaman di Jawa Timur. Ia mengawali kariernya di Kepolisian Resor Kota Surabaya Selatan, Polres Malang, Polres Sidoarjo, dan Polres Pasuruan. Setelah itu, Arief mulai ditugaskan di kantor-kantor Kepolisian Sektor maupun Polres di Ibu Kota hingga menjabat Kapolsek Bekasi Kota pada 1996 dan Kapolsek Metro Pasar Minggu pada 1998.

    Pada 1999 saat Polri baru dipisahkan dari institusi TNI, Arief menjadi sekretaris pribadi (Sespri) Kapolri. Setahun berikutnya ia sekretaris pribadi Wakapolri. Tak lama setelah itu ada pada 2003, Arief menjadi Kapolres Indragiri Hilir, Riau (2003) dan Kapolri Tanjung Pinang, Riau (2005).

    Mulai 2006, ia kembali bertugas di Jakarta dengan menjadi Kepala Subbagian Prodsus Bagian Produk Roanalisis Badan Reserse Kriminal Polri. Berselang 12 tahun kemudian atau pada 2018, Arief didapuk menjadi Kepala Bareskrim Polri.

    Sebelum menjadi Kabareskrim, Arief sempat menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Khusus Bareskrim (2010) selama empat tahun. Pada 2014, ia diangkat menjadi Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.

    Ini merupakan satu-satunya jabatan Kapolda yang sempat diemban Arief. Sejumlah prestasi ditorehkan Arief saat itu, seperti penangkapan buron Budiono Tan penggelapan dan penipuan terhadap ratusan petani sawit di Kalbar yang telah buron selama lima tahun.

    Menjadi Kapolda selama dua tahun, Arief menjadi Staf Ahli Manajemen (Sahlijemen) Kapolri pada 2016. Setahun kemudian ia menjadi asisten SDM Kapolri. Saat menjadi Asisten SDM Polri, Arief menyelesaikan sejumlah persoalan seperti menumpuknya jumlah polisi berpangkat komisaris besar tanpa penempatan. Arief melakukan gebrakan saat mengambil sumpah penyeleksi pendidikan perwira menengah dan calon polisi.

    Untuk pertama kalinya dalam sejarah Korps Bhayangkara, para calon perwira dan polisi diminta mengucapkan ikrar untuk tidak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut Arief ketika itu, untuk menjadi organisasi profesional, modern, dan tepercaya, hanya bisa dicapai bila sumber daya manusia dikelola dan dibangun dengan baik. Dia berujar, percuma polisi diberi peralatan canggih dan anggaran besar.

    “Kalau manusianya tidak cakap dan berpikir modern, semua bisa berantakan," ujarnya dalam wawancara khusus dengan Tempo pada Maret 2017.

    Lepas dari Asisten SDM, Arief menjadi Kabareskrim. Namun ia menjabat Kabareskrim selama lima bulan saja, kemudian dimutasi menjadi Kalemdiklat Polri. Saat itu, Arief menilai jabatan barunya sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Pelatihan Polri ikut andil dalam menentukan kualitas seorang polisi. Tepatnya menciptakan sosok anggota Polri yang berintegritas, profesional yang unggul dan kompetitif.

    "Integritas moral menjadi landasan utama sehingga perlu dibangun kultur pendidikan yang efektif sehingga bisa melahirkan sosok personil Polri yang reformis, berintegritas dan profesional," kata Arief.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI | ANDITA RAHMA | TAUFIQ SIDDIQ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Potongan Janggal Hukuman Djoko Tjandra, Komisi Yudisial akan Ikut Turun Tangan

    Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding terdakwa Djoko Tjandra atas kasus suap status red notice. Sejumlah kontroversi mewarnai putusan itu.