Alasan Pemerintah Pilih 11-25 Januari Lakukan Pembatasan Kegiatan di Jawa Bali

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas memindahkan boks berisi vaksin COVID-19 Sinovac kiriman dari Bio Farma ke tempat penyimpanan vaksin di gudang farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah, Senin, 4 Januari 2021. Jawa Tengah menerima 62.560 dosis vaksin dari total 3 juta dosis vaksin tersebut yang didistribusikan ke 34 provinsi di Indonesia untuk persiapan program vaksinasi tahap pertama dengan rancana pelaksanaan periode Januari - April 2021. ANTARA FOTO/Aji Styawan

    Petugas memindahkan boks berisi vaksin COVID-19 Sinovac kiriman dari Bio Farma ke tempat penyimpanan vaksin di gudang farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah, Senin, 4 Januari 2021. Jawa Tengah menerima 62.560 dosis vaksin dari total 3 juta dosis vaksin tersebut yang didistribusikan ke 34 provinsi di Indonesia untuk persiapan program vaksinasi tahap pertama dengan rancana pelaksanaan periode Januari - April 2021. ANTARA FOTO/Aji Styawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat pada 11 Januari hingga 25 Januari 2021di sejumlah daerah di Jawa dan Bali untuk menekan lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia. Pemilihan tanggal ini disebut pemerintah didasarkan pada sejumlah kondisi.

    Yang pertama, adalah karena libur Natal dan Tahun Baru, baru saja selesai. Berdasarkan pengalaman dan data yang ada, beberapa hari setelah libur besar cenderung terjadi kenaikan kasus hingga 25-30 persen

    "Kalau kita hitung dari tahun baru, jatuhnya (kenaikan terjadi) pertengahan bulan Januari," Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers daring, Kamis, 7 Januari 2021.

    Selain itu, Airlangga juga mengatakan bahwa dengan keterbatasan fasilitas yang akan ditingkatkan di sektor kesehatan, masyarakat perlu didorong untuk lebih disiplin. Pembatasan kegiatan ini diharapkan mampu menekan mobilitas warga dalam beraktivitas.

    ADVERTISEMENT

    Airlangga juga mengatakan bahwa program vaksinasi pemerintah yang rencananya akan dimulai pada pekan depan, juga menjadi pertimbangan.

    "Memang di beberapa negara seperti di Inggris, menjelang vaksinasi mereka melakukan lockdown di kota. Sekali lagi kalau kita itu bukan lockdown. Kita hanya pembatasan, bukan pelarangan," kata dia.

    Selain mendasarkan pada data antisipasi lonjakan dan rencana vaksinasi Covid-19, Airlangga mengatakan sektor ekonomi juga menjadi yang utama dipertimbangkan. Ia mengatakan pasca pengumuman rencana pembatasan kegiatan ini, indeks harga saham gabungan (IHSG) sudah masuk di jalur positif lagi.

    "Kesehatan dan ekonomi berjalan beriringan. Tidak dipertentangkan. Sehingga dengan kebijakan ini benar-benar pemerintah, sesuai dengan pesan presiden, menjaga keseimbangan antara sektor kesehatan dengan sosial ekonomi masyarakat dengan disiplin," kata Airlangga.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Potongan Janggal Hukuman Djoko Tjandra, Komisi Yudisial akan Ikut Turun Tangan

    Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding terdakwa Djoko Tjandra atas kasus suap status red notice. Sejumlah kontroversi mewarnai putusan itu.