Moeldoko Bilang Prosedur Vaksinasi Jokowi Sama Seperti Masyarakat

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau simulasi  pemberian vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu 18 November 2020. Dalam kunjungannya, Jokowi meninjau satu persatu tahapan simulasi pemberian vaksin COVID-19, dan juga meminta pada saat pemberian vaksinasi nanti lebih sempurna sehingga aman, cepat dan memperhatikan protokol kesehatan. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau simulasi pemberian vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu 18 November 2020. Dalam kunjungannya, Jokowi meninjau satu persatu tahapan simulasi pemberian vaksin COVID-19, dan juga meminta pada saat pemberian vaksinasi nanti lebih sempurna sehingga aman, cepat dan memperhatikan protokol kesehatan. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

    TEMPO.CO, Jakarta -  Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan prosedur vaksinasi COVID-19 terhadap Presiden Jokowi akan sama seperti yang dilakukan kepada masyarakat.

    "Presiden sama, tidak ada bedanya, karena prosedurnya sama. Mungkin petugas datang, tinggal buka (lengan), jebret (suntik), selesai," ujar Moeldoko di Jakarta, Senin, 4 Januari 2021.

    Dia mengatakan vaksinasi kepada Presiden, selaku orang pertama di Indonesia yang akan menerima vaksinasi Covid-19, tinggal mengatur waktu saja.

    Moeldoko menyampaikan berdasarkan hasil konsultasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan, diperkirakan vaksinasi Covid-19 dapat dilakukan pertengahan Januari hingga pekan ketiga Januari 2021.

    ADVERTISEMENT

    Terkait persiapan vaksinasi ini, Jokowi sudah memerintahkan semua pihak berkaitan dengan vaksin agar melakukan persiapan dengan baik.

    "Siapa berbuat apa, bagaimana mengatur, cara distribusi seperti apa, semua sudah diberikan petunjuk oleh Presiden dua bulan lalu," kata Moeldoko.

    Mekanisme vaksinasi Covid-19, menurutnya, akan dijalani seperti vaksinasi lainnya. Yang perlu dipikirkan adalah distribusi dan teknis pelaksanaan vaksinasi untuk publik.

    "Kalau vaksinasi di puskesmas misalnya, apakah tempatnya memadai. Kalau harus menunggu, yang lain menunggu di mana, harus ditata dengan baik," ujar Moeldoko.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Potongan Janggal Hukuman Djoko Tjandra, Komisi Yudisial akan Ikut Turun Tangan

    Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding terdakwa Djoko Tjandra atas kasus suap status red notice. Sejumlah kontroversi mewarnai putusan itu.