Kasus Drone di Selat Malaka, DPR Minta Pemerintah Perkuat Keamanan Bawah Laut

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR Puan Maharani bersama Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin (kedua kiri) dan Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel (kiri) memberi salam kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna (kanan) usai Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan III 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Mei 2020. Rapat ini digelar sesuai protokol pencegahan virus Corona, di antaranya dengan saling menjaga jarak dan mengenakan masker. ANTARA/Galih Pradipta

    Ketua DPR Puan Maharani bersama Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin (kedua kiri) dan Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel (kiri) memberi salam kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna (kanan) usai Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan III 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Mei 2020. Rapat ini digelar sesuai protokol pencegahan virus Corona, di antaranya dengan saling menjaga jarak dan mengenakan masker. ANTARA/Galih Pradipta

    TEMPO.CO, JakartaWakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta pemerintah, khususnya TNI Angkatan Laut (AL) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla), memperkuat keamanan bawah laut Indonesia.

    Hal itu dikatakannya setelah ditemukan drone pengintai yang diduga milik Cina yang berbentuk tabung dan memiliki banyak sensor serta transmiter jarak jauh di kedalaman laut Selat Malaka.

    "Tentunya ini menjadi perhatian khusus dan sangat berbahaya bagi keamanan NKRI. Hal seperti ini perlu ditangani dengan serius dengan memodernisasi peralatan kontra-surveillance," kata Azis dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 1 Januari 2021.

    Azis mengatakan, keamanan bawah laut Indonesia menjadi tantangan serius yang wajib diatasi pemerintah sehingga modernisasi peralatan deteksi bawah laut perlu diperkuat. "Tidak boleh ada drone ataupun kapal selam yang memasuki wilayah NKRI tanpa izin negara," ujarnya.

    Dia mengatakan, kedaulatan wilayah Indonesia menjadi prioritas utama untuk diamankan sehingga sangat disesalkan jika memang drone pengintai tersebut bisa lolos dan masuk perairan Indonesia tanpa terdeteksi. Hal itu dianggapnya merupakan tindakan ilegal.

    Azis juga meminta Kementerian Luar Negeri tegas menyampaikan nota diplomatik dengan mengirimkan surat protes kepada Cina.

    "Kementerian Luar Negeri juga dapat melakukan kordinasi dan komunikasi dengan Panglima TNI untuk mengambil langkah apa saja dalam menyikapi permasalahan ini," ujarnya.

    Politisi Partai Golkar itu menilai Panglima TNI dapat mengerahkan seluruh kesatuannya untuk melakukan deteksi dini di wilayah NKRI pasca-lolosnya drone pengintai yang diduga milik asing.

    Menurut dia, jangan sampai drone itu sudah mengirimkan data dari beberapa hasil temuan di perairan Indonesia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Khasiat Jus Mentimun, Tak Hanya Turunkan Tekanan Darah

    Jus mentimun biasanya diminum pasien hipertensi. Melansir dari Boldsky, berikut beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari jus mentimun.