Mahfud Md Sebut Tahun Pertama KPK Era Firli Lebih Baik Dari Agus Rahardjo

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD dalam Rapat Koordinasi Kesatuan Bangsa 'Penyerahan Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan Kementerian/Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa' di Jakarta, Rabu, 16 Desember 2020.

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD dalam Rapat Koordinasi Kesatuan Bangsa 'Penyerahan Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan Kementerian/Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa' di Jakarta, Rabu, 16 Desember 2020.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md berbicara mengenai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) era Firli Bahuri, dengan Agus Rahardjo.

    "Kalau mau kita objektif, tahun pertama KPK yang sekarang kalau dibandingkan dengan tahun pertama KPK yang sebelumnya itu objektifnya nih, jauh lebih banyak sekarang prestasinya," kata Mahfud dalam acara Dewan Pakar KAHMI, yang disiarkan secara daring, Senin, 28 Desember 2020.

    Mahfud mengatakan pada era kepemimpinan KPK di bawah Agus Rahardjo, tak banyak hal yang bisa dilakukan oleh Komisi Antirasuah tersebut. Sedangkan di era Firli, Mahfud mengatakan KPK sudah berani menangkap menteri, DPD, DPR, hingga Bupati/Walikota.

    Mahfud menjelaskan hal ini dalam konteks melihat posisi pemerintah terhadap KPK. Ia menegaskan pemerintah selalu mendukung independensi KPK. "Tapi, setiap ada tudingan adanya pelemahan terhadap KPK era Firli Bahuri menjabat, pemerintah selalu dianggap menjadi biang keroknya," kata dia.

    ADVERTISEMENT

    Karena itu, ia melihat kondisi kerap membuat posisi pemerintah terkesan serba salah. Ia menyebut pemerintah seringkali tidak berdaya karena sebagai konsekuensi demokrasi.

    "Kalau misalnya Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung memutuskan sesuatu yang oleh rakyat tidak disukai misalnya, pemerintah itu tidak bisa berbuat apa-apa karena di dalam demokrasi ada pembagian kekuasaan," kata Mahfud.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti Istilah Kebijakan Pemerintah Atasi Covid-19, dari PSBB sampai PPKM

    Simak sejumlah istilah kebijakan penanganan pandemi Covid-19, mulai dari PSBB hingga PPKM, yang diciptakan pemerintah sejak 20 April 2020.