PKS Incar Suara Pemilih yang Tak Puas Kerja Jokowi di Pemilu 2024

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden PKS Ahmad Syaikhu (kedua kiri) dan Sekretaris Jenderal Aboe Bakar Alhabsy (kanan) mengikuti pembacaan ikrar pengurus saat Musyawarah Nasional (Munas) V PKS di Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Ahad, 29 November 2020.  ANTARA/M Agung Rajasa/aww.

    Presiden PKS Ahmad Syaikhu (kedua kiri) dan Sekretaris Jenderal Aboe Bakar Alhabsy (kanan) mengikuti pembacaan ikrar pengurus saat Musyawarah Nasional (Munas) V PKS di Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Ahad, 29 November 2020. ANTARA/M Agung Rajasa/aww.

    TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menargetkan Pemilu 2024 menjadi momentum kemenangan mereka. Untuk bisa mencapai target itu, PKS mengincar suara masyarakat yang tidak puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

    Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, mengutip hasil survei Litbang Kompas bahwa sebanyak 52,5 persen responden tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi selama setahun menjabat. Kans inilah yang akan diincar PKS.

    "Angka 52,5 persen tentu bukan angka yang kecil. Suara rakyat yang tidak puas tersebut harus dipastikan mampu berlabuh di PKS," kata Syaikhu dalam acara Musyawarah Wilayah (Muswil) V PKS yang disiarkan di kanal YouTube PKS, Ahad, 27 Desember 2020.

    Syaikhu menargetkan partainya memperoleh minimal 15 persen suara pada Pemilu 2024 dan mengusung kader sendiri sebagai calon presiden atau wakil presiden pada Pilpres 2024.

    ADVERTISEMENT

    "Pertama, sebagaimana amanah dari munas, target  minimal 15 persen. Kedua, mencalonkan dan mengusung kader sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Tentu amanah ini akan tetap kita pegang terlebih dulu, kita ingin menokohkan kader-kader terlebih dulu untuk menjadi capres dan cawapres," tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jangan Terlalu Cepat Makan, Bisa Berbahaya

    PPKM level4 mulai diberlakukan. Pemerintah memberikan kelonggaran untuk Makan di tempat selama 20 menit.