Dengan demikian, MAKI meminta KPK untuk memulai penyelidikan dan penyidikan baru di kasus Bansos Covid-19 Kemensos dengan kualifikasi tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
"Kami dan masyarakat luas meminta KPK untuk melakukan konstruksi unsur Pasal 2 ayat 2 UU Pemberantasan Korupsi di mana pelaku korupsi kualifikasi pemberatan keadaan tertentu bencana alam dengan opsi dituntut hukuman berat setidaknya seumur hidup dan atau hukuman mati. KPK semestinya memahami suasana kebatinan masyarakat," kata dia.
Boyamin juga menyerahkan barang bukti ke KPK berupa bansos sembako yang nilainya Rp188 ribu terdiri dari 10 kilogram beras, minyak goreng 2 liter, 2 kaleng sarden 155 gram, biskuit kelapa 600 gram, dan susu 400 gram.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mempersilakan bagi masyarakat yang ingin menyerahkan barang bukti atas kasus tersebut. "Segala masukan masyarakat kita akan terima kalau memang ini memenuhi syarat sebagai alat bukti. Segala sesuatu akan kita gunakan kalau memang kita pikir itu bisa jadi alat bukti tambahan," kata Nawawi.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara bersama empat orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah dua PPK di Kemensos Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) serta dari pihak swasta Ardian I M (AIM) dan Harry Sidabuke (HS).
KPK menduga Mensos Juliari Batubara menerima suap senilai Rp17 miliar dari fee pengadaan bantuan sosial sembako untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Jabodetabek. Untuk fee tiap paket Bansos Covid-19 disepakati oleh Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebesar Rp10 ribu per paket sembako dari nilai Rp300 ribu per paket bansos.
