Vaksin Covid-19 Gratis, Jokowi: 182 Juta Orang yang Harus Divaksin

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (kiri) dan Wali Kota Bogor Bima Arya (kanan) menyampaikan keterangan terkait vaksin COVID-19 di Puskesmas Tanah Sereal Bogor, Rabu 18 November 2020. (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

    Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (kiri) dan Wali Kota Bogor Bima Arya (kanan) menyampaikan keterangan terkait vaksin COVID-19 di Puskesmas Tanah Sereal Bogor, Rabu 18 November 2020. (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut vaksin Covid-19 gratis ditargetkan akan disuntikkan kepada 182 juta orang atau sekitar 70 persen penduduk Indonesia. Sebelumnya, Jokowi menyatakan akan menggratiskan vaksin Covid-19 kepada masyarakat.

    "Minimal kurang lebih 67 persen, 70 persen penduduk harus divaksin. Artinya, 182 juta yang harus divaksin," kata Jokowi saat menyerahkan Bantuan Modal Kerja di Istana Negara, Jakarta pada Rabu, 16 Desember 2020.

    Menurut Jokowi, 70 persen penduduk yang divaksin sudah cukup untuk menciptakan kekebalan populasi atau herd immunity. Sehingga 30 persen kelompok masyarakat lainnya sudah aman dan tidak perlu lagi divaksin.

    Namun, kata Jokowi, proses vaksinasi tentu tidak akan mudah dan harus dilakukan bertahap. "Bayangkan nyuntik vaksin 182 juta orang, sehari bisa dapat berapa, butuh berapa bulan. Mulai Januari berapa juta, Februari berapa  juta, Maret berapa juta, April berapa juta. Ini membutuhkan waktu," ujar presiden.

    Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9860/2020, pemerintah telah menetapkan enam jenis vaksin Covid-19 yang dapat digunakan di Indonesia, yaitu vaksin produksi Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer/BioNTech, dan Sinovac. Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin buatan Sinovac asal Cina telah tiba di Indonesia pada 6 Desember lalu.

    Namun, proses vaksinasi tidak bisa langsung dilakukan karena masih menunggu hasil uji klinis fase III vaksin Sinovac yang dilakukan oleh PT Bio Farma bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran.

    Tim Riset Uji Klinis Vaksin Covid-19 dari Universitas Padjajaran (Unpad) menyebut hasil uji klinis fase III vaksin buatan Sinovac baru bisa diumumkan paling cepat pada akhir Januari 2021. Setelah hasil tahapan uji klinis diketahui, tim akan melapor kepada BPOM. Lalu, BPOM akan mengeluarkan emergency use authorization (EUA) atau izin edar dalam kondisi darurat. Setelah mengantongi izin, barulah vaksinasi bisa dilakukan.

    "Tahap awal akan diberikan kepada tenaga kesehatan, artinya seluruh komponen tenaga medis termasuk tenaga penunjang. Nah, ini akan fokus di Jawa-Bali dulu karena mengingat kasus di tujuh provinsi tinggi," ujar Juru bicara pemerintah untuk vaksin Covid-19, Siti Nadia Tarmizi dalam diskusi daring, Sabtu, 12 Desember 2020.

    DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Makan di Warteg saat PPKM Level 4 dan 3 di Jawa - Bali

    Pemerintah membuat aturan yang terkesan lucu pada penerapan PPKM Level 4 dan 3 soal makan di warteg. Mendagri Tito Karnavian ikut memberikan pendapat.