Mensos Terjerat Korupsi, Jokowi Didesak Revisi Perpres Komisi Disabilitas

Reporter

Pengemudi ojek difabel yang tergabung dalam Difa Bike merayakan Hari Disabilitas Internasional atau HDI 2020 dengan melakukan tumpengan kemudian konvoi dari kawasan Bugisan menuju kawasan Titik Nol Kilometer Kota Yogyakarta pada Kamis, 3 Desember 2020. Mereka berkampanye Mobilitas Inklusif: Semua Bisa ke Mana-mana. TEMPO | Pribadi Wicaksono

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 44 jaringan organisasi penyandang disabilitas kembali mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND). Desakan ini menguat setelah Menteri Sosial Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan bantuan sosial atau bansos Covid-19.

Ketua Organisasi Harapan Nusantara (Ohana) Indonesia, Nuning Suryatiningsih, mengatakan kejadian itu berdampak kepada kepercayaan organisasi penyandang disabilitas terhadap kinerja Kementerian Sosial secara keseluruhan, termasuk terhadap dilekatkannya sekretariat KND ke organ dalam Kementerian Sosial berdasarkan Perpres Nomor 68 Tahun 2020.

"Kami mendesak Presiden RI untuk merevisi Perpres Nomor 68 Tahun 2020 dengan menempatkan KND sebagai lembaga independen dan non-struktural, tidak melekat kepada Kementerian Sosial," demikian pernyataan sikap 44 organisasi yang dibacakan Nuning dalam diskusi daring, Ahad, 13 Desember 2020.

Menurut dia, dengan KDN yang menjadi independen maka akan menjadi mandiri, baik secara administratif, kewenangan, keanggotaan, maupun anggaran. Nuning menilai UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas memandatkan KND sebagai lembaga independen untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah.

Jadi, lanjut dia, sudah seharusnya KND menjadi lembaga yang memiliki sifat imparsialitas terhadap upaya perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang dilaksanakan oleh semua kementerian, terutama Kementerian Sosial.

"Atas kejadian OTT tersebut, organisasi penyandang disabilitas kembali meragukan keberadaan KND di bawah Kemensos bisa melaksanakan mandat pengawasannya secara mandiri, independen, dan efektif ketika secara administratif dan penganggarannya dilakukan melalui Kementerian Sosial," ujar Nuning.

Pada peringatan Hari HAM 2020 pada 10 Desember lalu, Presiden Jokowi menyebut kehadiran Komite Nasional Disabilitas merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah menjamin terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas.

"Saya memberikan perhatian khusus kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Kita telah membentuk Komisi Nasional Disabilitas yang berorientasi pada pendekatan HAM," ujar Jokowi, Kamis, 10 Desember 2020.

Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat, Yeni Rosa Damayanti menyebut, Komite Nasional Disabilitas tidak akan memberikan dampak besar bagi upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, jika tetap diletakkan di bawah Kementerian Sosial.

"Kami harapkan kepada Presiden Jokowi agar KND tidak diletakkan di bawah kementerian yang korup ini. Kami berharap independen. Jika tidak bisa, kami mau di bawah Komnas HAM, bukan Kemensos," ujar Yeni.

DEWI NURITA






Riza Patria dan Anies Baswedan Dukung Siapa Pun Pj Gubernur DKI Pilihan Jokowi

14 jam lalu

Riza Patria dan Anies Baswedan Dukung Siapa Pun Pj Gubernur DKI Pilihan Jokowi

Riza Patria sebut dia dan Anies Baswedan mendukung Pj Gubernur DKI pilihan Jokowi menggantikan posisinya.


Tol Serpong - Balaraja Diresmikan, Grup Ciputra Siapkan Hunian Baru Seluas 350 Hektare

18 jam lalu

Tol Serpong - Balaraja Diresmikan, Grup Ciputra Siapkan Hunian Baru Seluas 350 Hektare

Grup Ciputra menyambut beroperasinya Tol Serpong - Balaraja seksi 1A dengan menyiapkan proyek terbarunya, CitraGarden Serpong.


Jokowi Menunjuk Suharso Monoarfa sebagai Koordinator SDGs 2024, Apa Sasarannya?

20 jam lalu

Jokowi Menunjuk Suharso Monoarfa sebagai Koordinator SDGs 2024, Apa Sasarannya?

Presiden Jokowi menunjuk Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebagai koordinator pengarah pencapaian SDGs 2024. Apa sasarannya?


Target Transaksi Solo Great Sale 2022 Rp 2 Triliun, Ada Lelang Mobil Bekas Jokowi

1 hari lalu

Target Transaksi Solo Great Sale 2022 Rp 2 Triliun, Ada Lelang Mobil Bekas Jokowi

Solo Great Sale 2022 atau SGS 2022 bakal dibuka mulai Ahad, 25 September 2022. Target transaksi dalam SGS yang semula dipatok senilai Rp 1,3 triliun, dinaikkan jadi Rp 2 triliun


Terima Petani dan Buruh, Setpres Janjikan Aspirasi Soal Reforma Agraria Disampaikan ke Jokowi

1 hari lalu

Terima Petani dan Buruh, Setpres Janjikan Aspirasi Soal Reforma Agraria Disampaikan ke Jokowi

Kepala Setpres Heru Budi Hartono mengatakan pemerintah terus menginventarisasi sedikitnya 34 masalah terkait reforma agraria


Usai Temui Rocky Gerung, Gibran: Sudah Tidak Ada Lagi Cebong dan Kampret

1 hari lalu

Usai Temui Rocky Gerung, Gibran: Sudah Tidak Ada Lagi Cebong dan Kampret

Gibran mengatakan kunjungannya ke rumah Rocky Gerung yang kerap mengkritisi pemerintahan Jokowi itu tidak ada ketegangan justru berdiskusi santai


Kapolda Metro Tak Masalah Ada Demo Berjilid-jilid Usai Jokowi Menaikkan Harga BBM

1 hari lalu

Kapolda Metro Tak Masalah Ada Demo Berjilid-jilid Usai Jokowi Menaikkan Harga BBM

Kapolda Metro Fadil Imran tak mempermasalahkan ada demo berjilid-jilid setelah Presiden Jokowi menaikkan harga BBM. Asal tak melanggar hukum.


Gelar Unjuk Rasa Tolak BBM Naik, Gerakan Rakyat Solo Bersatu Tuntut Jokowi Mundur

2 hari lalu

Gelar Unjuk Rasa Tolak BBM Naik, Gerakan Rakyat Solo Bersatu Tuntut Jokowi Mundur

Mereka menilai kebijakan yang diambil Jokowi justru menyebabkan tidak stabilnya perekonomian rakyat.


Dicalonkan Jadi Pengganti Anies Baswedan, Heru Budi: Hari Esok Penuh Misteri

2 hari lalu

Dicalonkan Jadi Pengganti Anies Baswedan, Heru Budi: Hari Esok Penuh Misteri

Heru Budi Hartono menyebut soal namanya yang digadang bakal jadi Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan masih misteri dan tak perlu dijawab.


Heru Tiap Hari Ketemu Jokowi, Tapi Klaim Belum Bicarakan Pj Gubernur DKI

2 hari lalu

Heru Tiap Hari Ketemu Jokowi, Tapi Klaim Belum Bicarakan Pj Gubernur DKI

Sebagai Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono hampir setiap hari bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Tapi sejak namanya resmi diusulkan sebagai calon Penjabat atau Pj Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan, Heru mengklaim belum ada membicarakan topik ini dengan kepala negara.