INFO NASIONAL-- Sebanyak 70 persen kasus korupsi di Indonesia berkaitan dengan transaksi pengadaan barang dan jasa. Demikian diungkapkan Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan dalam webinar Pemulihan Ekonomi Lokal Melalui Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Rabu, 25 November 2020.
Menurut Pahala, sebagai langkah pencegahan, sistem pengadaan barang dan jasa harus dibenahi secara sistematis. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi melalui penyediaan e-marketplace pengadaan barang dan jasa. “Melalui e-marketplace, semua produk bisa tayang. Tinggal pilih produk yang terbaik,” ujar Pahala dalam webinar yang diselenggarakan Tempo Institute bekerjasama dengan Mbizmarket dan Investree ini.
Baca Juga:
Pahala menegaskan, KPK percaya bahwa sebagian besar pencegahan korupsi bisa dibantu oleh teknologi. “Dengan memanfaatkan teknologi, upaya pencegahan korupsi bisa berjalan dengan sendirinya,” ucap Pahala.
Dikatakan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Ika Mardiah, kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di lembaga pemerintah tidak hanya pada jenis transaksi besar, tetapi juga untuk belanja langsung dengan ukuran transaksi di bawah Rp50 juta.
“Meski dicatat di sistem pengadaan secara elektronik (SPSE), pembelian langsung di bawah Rp50 juta masih rawan penyimpangan,” kata Ika yang juga menjadi pembicara dalam webinar ini. Menurutnya, praktiknya meliputi bentuk kuitansi fiktif, harga yang di-mark-up, bukti transaksi berbentuk hardcopy yang sering hilang, serta biaya operasional tambahan seperti upah, ongkos dan biaya transportasi.
Baca Juga:
Menurut CEO Mbizmarket Rizal Paramarta, tantangan dalam sistem pengadaan barang dan jasa memang terletak pada kurangnya transparansi, sehingga proses berusaha di bidang pengadaan ini menjadi tantangan bagi banyak pihak. Ia mengungkapkan, tantangan-tantangan ini sangat cocok untuk diatasi melalui solusi digital dengan kehadiran e-marketplace atau e-procurement. “Solusi ini transparan karena semua data dan aktivitas tercatat, semua decision making tercatat, pembayaran juga mudah dilacak,” kata Rizal, pembicara ketiga dalam diskusi ini.
Selain transparan, platform yang ditawarkan Mbizmarket juga sesuai aturan pemerintah, yakni Perpres Nomor 16/2018 tentang pemanfaatan e-marketplace untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pemerintah daerah juga bisa dengan mudah memungut pajak yang menjadi beban penyedia barang dan jasa.
Platform digital e-marketpalce Mbizmarket juga terintegrasi dengan lembaga pembiayaan sehingga memudahkan supplier pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) memperoleh modal kerja. “Proses dan persetujuan pendanaan bisa lebih cepat. Pelaku UKM dapat mengakses modal kerja hingga Rp2 miliar. Prosesnya terintegrasi di layar Mbizmarket,” kata CEO Investree, Adrian Gunadi.(*)
