Bachtiar Nasir hingga Tengku Zulkarnain Terdepak dari Kepengurusan Baru MUI

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi bersama Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin (kiri) dan Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin (tengah) dalam acara peletakan batu pertama proyek pembangunan Menara MUI di Bambu Apus, Jakarta, Kamis, 26 Juli 2018. Pembangunan Menara MUI ini didanai dari wakaf, infak, sedekah, dan skema reksadana syariah. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    Presiden Jokowi bersama Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin (kiri) dan Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin (tengah) dalam acara peletakan batu pertama proyek pembangunan Menara MUI di Bambu Apus, Jakarta, Kamis, 26 Juli 2018. Pembangunan Menara MUI ini didanai dari wakaf, infak, sedekah, dan skema reksadana syariah. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pengurus lama Majelis Ulama Indonesia (MUI) terdepak dari kepengurusan baru periode 2020-2025. Tokoh-tokoh yang terkenal kritis terhadap pemerintah seperti Ketua Dewan Pertimbangan MUI 2015-2020, Din Syamsuddin, tidak ada lagi dalam daftar. Begitu pula dengan sejumlah tokoh yang terkenal lekat dengan aksi 212 seperti Bachtiar Nasir, Yusuf Martak, dan Tengku Zulkarnain.

    Di kepengurusan baru, mantan Rais Am PBNU Ma'ruf Amin terpilih menjadi Ketua Dewan Pertimbangan MUI. Di Wantim, ia memboyong beberapa pengurus harian MUI periode 2015-2020. Dua Wakil Ketua Umum MUI periode 2015-2020 yaitu Zainut Tauhid Sa'adi dan Muhyiddin Junaidi menjadi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan 2020-2025. Sedangkan Ketua Umum MUI adalah  Miftachul Akhyar, yang juga menjabat Rais Am PBNU hingga 2025. Dengan demikian, Ketua Umum dan Dewan Pertimbangan MUI berasal dari PBNU.

    Din Syamsuddin sejak awal mengkritik kepengurusan baru ini. "Ketua Umum Wanpim sudah dari NU, maka Ketua Wantim jangan NU lagi. Wakil dari ormas-ormas perlu diakomodasi secara proporsional," ujar Din kepada Tempo pada Kamis malam, 27 November 2020.

    Menurut Din, MUI harus mengukuhkan posisi sebagai mitra kritis pemerintah, dengan tidak segan dan sungkan membela jika pemerintah benar dan mengoreksi jika salah.

    Sesuai prinsip Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI yang lama, ujar Din, pemangku amanat di MUI baik Dewan Pimpinan maupun Dewan Pertimbangan sebaiknya jangan merangkap jabatan politik di eksekutif, legislatif, dan partai politik.

    "Perangkapan jabatan demikian akan membawa MUI mudah terkooptasi dan terkontaminasi kepentingan politik yang acapkali tidak sejalan dengan kepentingan umat Islam," ujar dia.

    Nyatanya, Ketua Dewan Pertimbangan MUI adalah Wakil Presiden RI. Sementara wakilnya adalah Wakil Menteri Agama RI.

    Pemilihan pengurus baru MUI periode 2020-2025 dilakukan melalui rapat tertutup 17 tim formatur di Hotel Sultan, Jakarta pada Jumat dini hari, 27 November 2020.

    “Suasananya sangat cair, tidak alot, sehingga alhamdulillah pertemuan menghasilkan keputusan Dewan Pengurus Harian dan Dewan Pertimbangan. Hasilnya tidak boleh diganggu gugat,” kata Ma’ruf Amin selaku ketua tim formatur Munas X MUI, lewat keterangan tertulis pada Jumat, 27 November.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pam Swakarsa, dari Reformasi hingga Wacana Calon Kapolri Listyo Sigit Prabowo

    Dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri, Listyo menyampaikan berbagai gagasan akan menghidupkan kembali pam swakarsa.