Din Syamsuddin Harap MUI Jadi Mitra Kritis Pemerintah

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi disaksikan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin (kedua kanan), Wakil Presiden keenam Try Sutrisno (tengah), Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin (ketiga kanan), Sekretaris MUI Anwar Abbas (kanan), Ketua MUI bidang Pendidikan dan Kaderisasi Abdullah Jaidi (kiri) dan Ketua MUI bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat Lukmanul Hakim (ketiga kiri) meletakkan batu pertama proyek pembangunan Menara MUI di Bambu Apus, Jakarta, Kamis 26 Juli 2018. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    Presiden Jokowi disaksikan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin (kedua kanan), Wakil Presiden keenam Try Sutrisno (tengah), Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin (ketiga kanan), Sekretaris MUI Anwar Abbas (kanan), Ketua MUI bidang Pendidikan dan Kaderisasi Abdullah Jaidi (kiri) dan Ketua MUI bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat Lukmanul Hakim (ketiga kiri) meletakkan batu pertama proyek pembangunan Menara MUI di Bambu Apus, Jakarta, Kamis 26 Juli 2018. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin menyatakan tidak akan hadir dalam gelaran Musyawarah Nasional X MUI, di Jakarta, pada 25-27 November. Namun, Din enggan menjelaskan alasannya.

    "Dengan menyesal dan memohon maaf, karena alasan tertentu, saya tidak dapat menghadiri Munas," ujar Din lewat keterangan yang dikirimkannya kepada Tempo, Selasa malam, 25 November 2020.

    Kendati demikian, Din menitipkan sejumlah pesan untuk pelaksanaan Munas X MUI. Di antaranya, berharap Munas dapat menghasilkan kepengurusan yang memantapkan fungsi MUI sebagai Khadimul Ummah wa Shodiqul Hukumah, yakni pelayan umat dan mitra kritis pemerintah.

    "MUI harus mengukuhkan posisi sebagai mitra kritis pemerintah, dengan tidak segan dan sungkan membela jika pemerintah benar dan mengoreksi jika ia salah. Elan vital sebagai Gerakan Amar Ma'ruf Nahyi Munkar harus tetap ditegakkan," ujar Din.

    ADVERTISEMENT

    MUI, kata Din, perlu dipimpin oleh ulama yang berintegritas dan beristiqamah memperdulikan nasib umat Islam. MUI diharapakan memantapkan diri sebagai wadah musyawarah ulama, zuama, dan cendikiawan Muslim, dengan menjadi Tenda Besar bagi seluruh organisasi dan lembaga umat Islam.

    "Tiada lah baik jika MUI dikuasai oleh satu-dua organisasi. Maka kepemimpinan MUI masa depan perlu mengakomodasi segenap potensi umat Islam," ujar bekas Ketua Umum PP Muhammadiyah ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Makan di Warteg saat PPKM Level 4 dan 3 di Jawa - Bali

    Pemerintah membuat aturan yang terkesan lucu pada penerapan PPKM Level 4 dan 3 soal makan di warteg. Mendagri Tito Karnavian ikut memberikan pendapat.