Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Marak Kekerasan oleh Polisi Saat Demo, KontraS Minta Jokowi Benahi Polri

image-gnews
Puluhan massa Aliansi Menolak Lupa melakukan aksi diam  di kawasan Tugu Proklamasi, Jakarta, Kamis 15 Oktober 2020. Aksi dilakukan untuk para korban kekerasan Aparat Penegak Hukum (Polisi) dalam aksi Tolak Omnibus Law di berbagai Daerah di Indonesia. Polisi yang seharusnya dapat memberikan ruang dan rasa aman kepada demonstran saat menyuarakan suara dan harapannya, malah menjadi alat negara untuk terus menakut-nakuti dan membungkam masyarakat dengan berbagai alat, seperti: baton stik(pentungan), gas air mata, dan peluru karet. Korban akibat kekerasan polisi datang dari berbagai elemen masyarakat, baik dari petani, buruh, mahasiswa, pelajar, pedagang kaki lima, tim medis, lansia bahkan balita. Selain mengalami luka fisik, tentu saja demonstran juga mengalami luka secara psikis, hingga trauma-trauma bila melihat polisi dan serangan panik ketika mendengarkan baik suara ambulance maupun suara sirene polisi. TEMPO/Subekti
Puluhan massa Aliansi Menolak Lupa melakukan aksi diam di kawasan Tugu Proklamasi, Jakarta, Kamis 15 Oktober 2020. Aksi dilakukan untuk para korban kekerasan Aparat Penegak Hukum (Polisi) dalam aksi Tolak Omnibus Law di berbagai Daerah di Indonesia. Polisi yang seharusnya dapat memberikan ruang dan rasa aman kepada demonstran saat menyuarakan suara dan harapannya, malah menjadi alat negara untuk terus menakut-nakuti dan membungkam masyarakat dengan berbagai alat, seperti: baton stik(pentungan), gas air mata, dan peluru karet. Korban akibat kekerasan polisi datang dari berbagai elemen masyarakat, baik dari petani, buruh, mahasiswa, pelajar, pedagang kaki lima, tim medis, lansia bahkan balita. Selain mengalami luka fisik, tentu saja demonstran juga mengalami luka secara psikis, hingga trauma-trauma bila melihat polisi dan serangan panik ketika mendengarkan baik suara ambulance maupun suara sirene polisi. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi membenahi Kepolisian Republik Indonesia dalam menangani aksi demonstrasi.

KontraS menyatakan menemukan banyak tindakan represif aparat kepolisian dalam penanganan aksi massa, salah satunya demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja.

“Menginstruksikan pembenahan di tubuh polri, mulai dari instruksi kepada polri untuk menegakkan hukum terhadap seluruh peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian dengan melibatkan lembaga pengawas eksternal, masyarakat sipil, secara independen,” kata Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti lewat keterangan tertulis, Sabtu, 14 November 2020.

Fatia meminta Jokowi menginstruksikan penegakan hukum dan koreksi internal, serta eksternal di setiap Kepolisian Daerah untuk mengusut kasus kekerasan oleh kepolisian. Ia juga meminta Jokowi mengevaluasi kinerja Kapolri Jenderal Idham Azis perihal brutalitas aparat kepolisian dalam menangani aksi massa.

KontraS membuka kanal partisipasi publik untuk mendokumentasikan kekerasan saat menangani aksi penolak UU Cipta Kerja sejak 6-8 Oktober 2020. Kontras mencatat terdapat 1.900 dokumentasi baik foto atau video yang dikirimkan ke kanal pengaduan itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dokumentasi itu, kata Fatia, menunjukkan praktek kekerasan oleh polisi berupa intimidasi dan represi dengan cara memaki, menyemprotkan water cannon, menembakkan gas air mata, memukul, menendang dan Tindakan lainnya secara berulang.

Korbannya, kata dia, berasal dari berbagai kalangan mulai dari mahasiswa aktivis, buruh, jurnalis hingga warga yang tidak ada kaitannya dengan aksi massa. “Kami menilai penggunaan kekuatan oleh Polri bukan lagi sebagai upaya penegakan hukum,” kata Fatia.

Menanggapi video kompilasi yang dibuat KontraS, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadi Jenderal Awi Setiyono menilai rekaman itu tak menunjukkan kronologi secara utuh. Dia mengatakan polisi terkadang terpaksa menggunakan cara yang agak represif karena pendemo lebih dulu melakukan tindak kekerasan seperti melempar batu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Luhut dan Jokowi Gaungkan Bentuk Family Office, Ini Sorotan Berbagai Pihak

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kanan), didampingi Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (kiri), berjalan menuju ruangan pembukaan Our Ocean Conference di Nusa Dua, Bali, Senin, 29 Oktober 2018. ANTARA/MediaOOC2018/Prasetia Fauzani
Luhut dan Jokowi Gaungkan Bentuk Family Office, Ini Sorotan Berbagai Pihak

Sejumlah pihak menanggapi rencana pemerintah membentuk family office atau kantor keluarga yang diusulkan Luhut Binsar Pandjaitan.


Setelah Tak Ada Hasyim Asy'ari, Tinggal Siapa Komisioner KPU?

4 jam lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari didampingi Komisioner KPU Idham Holik (depan, kanan) dan Mohammad Afifuddin (depan, kiri) memberikan keterangan pers terkait putusan DKPP yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap di Gedung KPU, Jakarta, 3 Juli 2024. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dari jabatannya terkait kasus dugaan asusila terhadap salah seorang Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) untuk wilayah Eropa.    ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Setelah Tak Ada Hasyim Asy'ari, Tinggal Siapa Komisioner KPU?

Profil Komisioner KPU yang Tersisa Setelah DKPP memecat Hasyim Asy'ari karena melanggar kode etik berupa tindakan asusila.


Perlawanan Hakim MK Anwar Usman Gugat Pengangkatan Suhartoyo ke PTUN, Ini Putusan MKMK Terbaru

5 jam lalu

Hakim Konstitusi Anwar Usman menghadiri sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Perlawanan Hakim MK Anwar Usman Gugat Pengangkatan Suhartoyo ke PTUN, Ini Putusan MKMK Terbaru

MKMK memutuskan Hakim Konstitusi Anwar Usman tetap bersalah dan telah dijatuhi teguran tertulis atas gugatannya terhadap Ketua MK terpilih Suhartoyo ke PTUN.


Wacana Dokter Asing Praktek di Indonesia, Pemecatan Dekan FK Unair: Risiko Menyuarakan Hati Nurani

5 jam lalu

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyambut tim dokter bedah jantung KSrelief di Medan, Sumatera Utara. (Kementerian Kesehatan RI)
Wacana Dokter Asing Praktek di Indonesia, Pemecatan Dekan FK Unair: Risiko Menyuarakan Hati Nurani

Pemerintah membuka keran masuknya dokter asing menuai pro-kontra. Pemecatan Dekan FK Unair Budi Santoso karena penolakan rencana ini?


6 Pernyataan Menarik Megawati Saat Pidato di Sekolah Partai PDIP Soal Jokowi, Ketua KPU, KPK dan Hasto

5 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan pidato saat penutupan Rapat Kerja Nasional V PDI Perjuangan di Ancol, Jakarta, Minggu, 26 Mei 2024. Hasil dari Rakernas V PDI Perjuangan yang diselenggarakan dari 24-26 Mei ini seluruh kader Partai menyatakan untuk tetap memilih Mega menjadi ketua umum. TEMPO/ Febri Angga Palguna
6 Pernyataan Menarik Megawati Saat Pidato di Sekolah Partai PDIP Soal Jokowi, Ketua KPU, KPK dan Hasto

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan sejumlah pernyataan menarik saat berpidato di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta kemarin.


Pleidoi Syahrul Yasin Limpo, Keterangan Saksi Dianggap Menyerang Harga Dirinya dan Keluarga

9 jam lalu

Terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) usai memberikan kesaksian untuk terdakwa Kasdi Subagyono dan Muhammad Hatta dalam sidang lanjutan kasus pemerasan dan gratifikasi, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024. Dalam sidang ini, SYL menjadi saksi mahkota  atau terdakwa yang dijadikan saksi untuk terdakwa lain yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana. TEMPO/Imam Sukamto
Pleidoi Syahrul Yasin Limpo, Keterangan Saksi Dianggap Menyerang Harga Dirinya dan Keluarga

Syahrul Yasin Limpo menilai keterangan para saksi telah menyerang harga diri dan kehormatannya beserta keluarga.


Terpopuler Bisnis: Progres Kantor Presiden di IKN, Santer PHK Karyawan PT Pos, hingga Harga Cabai

10 jam lalu

Presiden Jokowi menyampaikan IKN baru merupakan transformasi besar-besaran yang akan dilakukan dan menekankan pembangunan IKN baru bukan semata-mata memindahkan fisik kantor pemerintahan. Foto : PUPR
Terpopuler Bisnis: Progres Kantor Presiden di IKN, Santer PHK Karyawan PT Pos, hingga Harga Cabai

Danis Sumadilaga menyebut progres pembangunan Kantor Presiden di IKN sudah mencapai 92 persen.


Kaesang Blusukan ke Priok, Ini Profil Bisnis Anak Bungsu Presiden Jokowi

21 jam lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep di Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (5/7/2024). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)
Kaesang Blusukan ke Priok, Ini Profil Bisnis Anak Bungsu Presiden Jokowi

Putra bungsu pasangan Presiden Jokowi - Iriana, Kaesang Pangarep, tampaknya mantab maju Pilgub Jakarta. Ia blusukan dan salat Jumat di Priok


Saat Megawati Sebut Nama Jokowi 2 Kali di Pidato Sekolah Partai

21 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) didampingi Sekjen Hasto Kristiyanto (kiri) bersiap memimpin pengucapan sumpah janji jabatan saat pelantikan pengurus DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025 di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 5 Juli 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri diantaranya melantik Puan Maharani sebagai Ketua Bidang Politik, Ganjar Pranowo sebagai Ketua Bidang Pemerintahan dan Otda, Yasonna H. Laoly sebagai Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi Rakyat, Basuki Tjahaja Purnama sebagai Ketua Bidang Perekonomian dan Tri Rismaharini sebagai Ketua Bidang Penanggulangan Bencana. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Saat Megawati Sebut Nama Jokowi 2 Kali di Pidato Sekolah Partai

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung nama Jokowi dua kali dalam pidatonya hari ini. Pertama soal konsep kebangsaan, kedua soal utang.


Jokowi Bakal Upacara HUT Kemerdekaan RI di IKN, Satgas Klaim Tiga Ruas Tol Siap Difungsionalkan

1 hari lalu

Potret lapangan upacara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara pada Senin sore, 6 Mei 2024. Pemerintah berencana menggelar upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia di sini pada 17 Agustus 2024. TEMPO/Riri Rahayu
Jokowi Bakal Upacara HUT Kemerdekaan RI di IKN, Satgas Klaim Tiga Ruas Tol Siap Difungsionalkan

Salah satu infrastruktur dasar yang ditargetkan bisa digunakan saat pelaksanaan HUT Kemerdekaan RI adalah jalan tol.