Marak Kekerasan oleh Polisi Saat Demo, KontraS Minta Jokowi Benahi Polri

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Puluhan massa Aliansi Menolak Lupa melakukan aksi diam  di kawasan Tugu Proklamasi, Jakarta, Kamis 15 Oktober 2020. Aksi dilakukan untuk para korban kekerasan Aparat Penegak Hukum (Polisi) dalam aksi Tolak Omnibus Law di berbagai Daerah di Indonesia. Polisi yang seharusnya dapat memberikan ruang dan rasa aman kepada demonstran saat menyuarakan suara dan harapannya, malah menjadi alat negara untuk terus menakut-nakuti dan membungkam masyarakat dengan berbagai alat, seperti: baton stik(pentungan), gas air mata, dan peluru karet. Korban akibat kekerasan polisi datang dari berbagai elemen masyarakat, baik dari petani, buruh, mahasiswa, pelajar, pedagang kaki lima, tim medis, lansia bahkan balita. Selain mengalami luka fisik, tentu saja demonstran juga mengalami luka secara psikis, hingga trauma-trauma bila melihat polisi dan serangan panik ketika mendengarkan baik suara ambulance maupun suara sirene polisi. TEMPO/Subekti

    Puluhan massa Aliansi Menolak Lupa melakukan aksi diam di kawasan Tugu Proklamasi, Jakarta, Kamis 15 Oktober 2020. Aksi dilakukan untuk para korban kekerasan Aparat Penegak Hukum (Polisi) dalam aksi Tolak Omnibus Law di berbagai Daerah di Indonesia. Polisi yang seharusnya dapat memberikan ruang dan rasa aman kepada demonstran saat menyuarakan suara dan harapannya, malah menjadi alat negara untuk terus menakut-nakuti dan membungkam masyarakat dengan berbagai alat, seperti: baton stik(pentungan), gas air mata, dan peluru karet. Korban akibat kekerasan polisi datang dari berbagai elemen masyarakat, baik dari petani, buruh, mahasiswa, pelajar, pedagang kaki lima, tim medis, lansia bahkan balita. Selain mengalami luka fisik, tentu saja demonstran juga mengalami luka secara psikis, hingga trauma-trauma bila melihat polisi dan serangan panik ketika mendengarkan baik suara ambulance maupun suara sirene polisi. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi membenahi Kepolisian Republik Indonesia dalam menangani aksi demonstrasi.

    KontraS menyatakan menemukan banyak tindakan represif aparat kepolisian dalam penanganan aksi massa, salah satunya demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja.

    “Menginstruksikan pembenahan di tubuh polri, mulai dari instruksi kepada polri untuk menegakkan hukum terhadap seluruh peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian dengan melibatkan lembaga pengawas eksternal, masyarakat sipil, secara independen,” kata Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti lewat keterangan tertulis, Sabtu, 14 November 2020.

    Fatia meminta Jokowi menginstruksikan penegakan hukum dan koreksi internal, serta eksternal di setiap Kepolisian Daerah untuk mengusut kasus kekerasan oleh kepolisian. Ia juga meminta Jokowi mengevaluasi kinerja Kapolri Jenderal Idham Azis perihal brutalitas aparat kepolisian dalam menangani aksi massa.

    KontraS membuka kanal partisipasi publik untuk mendokumentasikan kekerasan saat menangani aksi penolak UU Cipta Kerja sejak 6-8 Oktober 2020. Kontras mencatat terdapat 1.900 dokumentasi baik foto atau video yang dikirimkan ke kanal pengaduan itu.

    Dokumentasi itu, kata Fatia, menunjukkan praktek kekerasan oleh polisi berupa intimidasi dan represi dengan cara memaki, menyemprotkan water cannon, menembakkan gas air mata, memukul, menendang dan Tindakan lainnya secara berulang.

    Korbannya, kata dia, berasal dari berbagai kalangan mulai dari mahasiswa aktivis, buruh, jurnalis hingga warga yang tidak ada kaitannya dengan aksi massa. “Kami menilai penggunaan kekuatan oleh Polri bukan lagi sebagai upaya penegakan hukum,” kata Fatia.

    Menanggapi video kompilasi yang dibuat KontraS, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadi Jenderal Awi Setiyono menilai rekaman itu tak menunjukkan kronologi secara utuh. Dia mengatakan polisi terkadang terpaksa menggunakan cara yang agak represif karena pendemo lebih dulu melakukan tindak kekerasan seperti melempar batu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.