TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hendrawan Supratikno mengatakan Undang-undang Cipta Kerja bisa saja direvisi secara terbatas. Hal ini disampaikan Hendrawan terkait usulan legislative review UU Cipta Kerja.
"Maksudnya usulan dan dorongan agar DPR melakukan legislative review dalam bentuk revisi terbatas? Bila demikian boleh-boleh saja," kata Hendrawan ketika dihubungi, Ahad, 8 November 2020.
Hendrawan mempersilakan pihak-pihak yang mengusulkan legislative review menyampaikan masukan kepada fraksi-fraksi, komisi atau alat kelengkapan dewan, atau kepada anggota DPR. Ia berujar revisi bisa dilakukan menggunakan mekanisme seperti revisi undang-undang biasanya.
"Revisi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 (tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)," kata Hendrawan.
Usulan legislative review UU Cipta Kerja ini sebelumnya disampaikan di antaranya oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Pada Senin, 9 November 2020, KSPI akan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR untuk mendesak dilakukan legislative review.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan aksi akan digelar mulai pukul 10.30 WIB. "Agenda aksi menuntut dibatalkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja melalui mekanisme legislatif review dan kenaikan upah minimum 2021," kata Iqbal dalam undangan aksi unjuk rasa.
Adapun menurut anggota Baleg DPR dari Partai Keadilan Sejahtera, Mulyanto, menilai legislative review terhadap UU Cipta Kerja sulit dilakukan. Ia berkaca dari sikap akhir pemerintah terhadap UU Cipta Kerja serta peta politik koalisi pendukung pemerintah di DPR.
"Secara kalkulasi politik, usulan legislative review ini akan sulit untuk menang," ujar Mulyanto dalam ketika dihubungi, Ahad, 8 November 2020.
BUDIARTI UTAMI PUTRI
