Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Moeldoko Sebut 5 Prestasi Setahun Pemerintahan Jokowi - Ma'ruf

Reporter

image-gnews
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan keterangan kepada wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat 20 Maret 2020. Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan keterangan kepada wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat 20 Maret 2020. Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengklaim Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak pernah mengabaikan janji hingga tahun pertama periode kedua pemerintahannya.

"Presiden tidak pernah mengabaikan janjinya, meski laju pertumbuhan ekonomi sempat tersendat, tapi Presiden tetap memegang visi mewujudkan lima arahan strategis pembangunan," kata Moeldoko, dalam Laporan Tahunan 2020 dalam rangka peringatan setahun Jokowi-Ma'ruf.

Adapun lima arahan itu terdiri dari; pembangunan sumber daya manusia; pembangunan infrastruktur; penyederhanaan regulasi;
penyederhanaan birokrasi; dan transformasi ekonomi.

Berikut capaian-capaian pemerintah versi KSP:

1. Membentuk Manusia Tangguh

KSP dalam laporannya menyebut pemeritahan Jokowi telah berhasil meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dalam satu tahun terakhir. Bayi yang lahir tahun 2019 memiliki harapan untuk hidup hingga 71,34 tahun, lebih lama 0,56 tahun dibanding mereka yang lahir empat tahun sebelumnya.

Selanjutnya pemerintah juga berupaya meningkatkan skor PISA (Programme for International Student Assessment) atau kemampuan siswa di bidang sains, membaca, dan matematika. Kemudian, melakukan reformasi pendidikan melalui program "Merdeka Belajar".

Selanjutnya, menyediakan bantuan pendidikan dengan Kartu Indonesia Pintar untuk siswa SD, SMP, dan SMA. Untuk siswa SD diberikan untuk 10,3 juta (Rp450 ribu/tahun), untuk siswa SMP bagi 4,6 juta pelajar (Rp750 ribu/tahun), untuk siswa SMA/SMK bagi 3,2 juta pelajar (Rp1 juta/tahun) dan KIP Kuliah Rp200 ribu.

Pemerintah juga berupaya merekatkan vokasi dengan dunia kerja. Ada 14.084 SMK yang melakukan kerja sama, sebanyak 272.788 jalinan kerja sama antara SMK dengan industri dan 190.842 industri menjadi mitra SMK di 87 bidang usaha.

Kemudian, menyiapkan Kartu Prakerja untuk mengatasi pengangguran. Pendaftar Kartu Pra Kerja mencapai 34,1 juta orang dengan target penerima 5,6 juta orang dan anggaran terserap mencapai Rp19,8 triliun untuk 2.055 pelatihan yang tersedia.

2. Infrastruktur dan Energi Tetap Berkeadilan

Laporan KSP menyebut, pemerintah terus mengejar investasi infrastruktur. Stok infrastruktur Indonesia terhadap PDB naik drastis. Pada tahun 2015, nilai stok infrastruktur Indonesia angkanya 35 persen tapi dalam kurun waktu empat tahun naik 8 persen. Angka ini akan terus digenjot mengejar ketertinggalan standar global minimal sebesar 70 persen.

Capaian selanjutnya, telah dilakukan pembukaan jembatan udara untuk masuk ke wilayah terisolir dan program tol laut sekelas "backbone" yang sudah digarap sejak 2015. Presiden Jokowi juga disebut mengambil risiko untuk menurunkan harga gas bumi demi meningkatkan daya saing global tujuh kelompok industri. Penurunan harga gas itu dilakukan dengan mengurangi jatah pemerintah.

Selanjutnya, dilakukan percepatan pembangunan pembangkit berbasis Energi Baru dan Terbarukan (EBT), seperti PLTA, tenaga surya, hingga panas bumi. Targetnya pada 2025 penggunaan EBT mencapai 23 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

3. Kontraksi Ekonomi Bukan Kartu Mati

Kuartal kedua 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 5,3 persen akibat pandemi Covid-19. Menurut pemerintah, angka tersebut jauh lebih baik dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya, bahkan di antara negara G-20. Indonesia berada di peringkat ketiga di bawah Tiongkok dan Korea Selatan.

Namun, Covid-19 berdampak pada 3,5 juta pekerja terkena PHK atau dirumahkan, pengangguran naik menjadi 10,4 juta orang, angka kemiskinan meningkat menjadi 26,42 juta orang, terutama di perkotaan.

Pemerintah menilai sinyal perbaikan kondisi ekonomi ke depan mulai tampak dari perbaikan indikator Purchasing Manager Index di bidang manufaktur (47,2 persen pada September 2020) dan Indeks Keyakinan Konsumen (83,4 pada September 2020).

Pemerintah juga memberi perhatian besar pada usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk bertahan ditengah krisis. Sejumlah insentif ditujukan pada UMKM. Pemerintah mengalokasikan Rp 4,2 triliun untuk program UMKM Go Digital.

4. Jalan Terjal Reformasi Birokrasi dan Regulasi

Menurut laporan KSP, penyederhanaan regulasi dilakukan pemerintah di antaranya melalui Undang-Undang Cipta Kerja.
Omnibus law dianggap bisa menjadi solusi mengurai keruwetan aturan. Undang-Undang Cipta Kerja salah satunya, meringkas 79 UU dan menyatukan 11 klaster menjadi satu aturan. "Metode omnibus law diharapkan jadi obat yang 'cespleng' menghasilkan produk hukum yang efisien dan aspiratif," demikian disebutkan dalam laporan tersebut.

Pemerintah juga memangkas lembaga non struktural yang fungsinya saling tumpang tindih agar efektif dan efisien. Eselon disederhanakan hanya dua level saja. Perannya digantikan jabatan fungsional yang menghargai kompetensi. Tidak ada ampun bagi birokrat yang tidak serius dalam bekerja. Terjadi de-eselonisasi 28.801 jabatan struktural dengan pemangkasan 27 lembaga non-struktural.

5. Meneguhkan Kembali Indonesia sentris

Dalam laporan KSP, pemerintah disebut teus memastikan pembangunan berkeadilan yang merata. Daerah pinggiran menjadi prioritas. Papua, Papua Barat, dan kawasan timur Indonesia kini menjadi perhatian utama. Presiden Jokowi menunjuk Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua.

Pada 2015, ada 122 daerah tertinggal, kini tinggal 62 daerah.
Kemudian, lebih dari 3,47 juta hektar lahan gambut dipulihkan. Tutupan lahan di daerah tangkapan air sepanjang DAS Citarum meningkat menjadi 77,3 ribu hektar.

DEWI NURITA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Projo Akan Dukung Calon Kepala Daerah yang Diusung KIM di Pilkada 2024

8 jam lalu

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo mendukung sejumlah kandidat yang akan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Ini adalah keempat kalinya Projo mengumumkan dukungan ke sejumlah kandidat yang berkontestasi dalam Pilkada 2024. Tempo/Hendri
Projo Akan Dukung Calon Kepala Daerah yang Diusung KIM di Pilkada 2024

Projo bakal mendukung kepala daerah yang diusung KIM untuk mendukung keberlanjutan program pemerintahan Jokowi.


Whoosh Dituding Bikin Rugi, Erick Thohir Membela dan Jokowi ke Bandung Naik Kereta Cepat

9 jam lalu

Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi di dalam kereta Whoosh di Jakarta, Jumat (19/7/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Whoosh Dituding Bikin Rugi, Erick Thohir Membela dan Jokowi ke Bandung Naik Kereta Cepat

Setelah Proyek Whoosh dituding sebagai penyebab kerugian PT Wijaya Karya, Kementerian BUMN membela kereta cepat Jakarta-Bandung itu.


Genjot Pembangunan Bandara di IKN, 4 Pesawat Modifikasi Cuaca Dikerahkan

10 jam lalu

Menhub Budi Karya Sumadi (tengah) saat meninjau progres pembangunan Bandara IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu 24 Jamlnuari 2024 .ANTARA/HO-BKIP Kemenhub
Genjot Pembangunan Bandara di IKN, 4 Pesawat Modifikasi Cuaca Dikerahkan

Sedikitnya ada empat pesawat telah dikerahkan untuk memodifikasi cuaca demi kelancaran pembangunan Bandara VVIP di IKN.


Alasan Jokowi Tak Jadi Pindah ke IKN dalam Waktu Dekat Mulai Belum Siap Listrik, Pasokan Air, hingga Hujan

14 jam lalu

Presiden Jokowi ketika melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking Astra Biz Center dan Nusantara Botanical Garden, IKN, Selasa, 4 Juni 2024. Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan bahwa berinvestasi di masa depan berarti membeli masa depan. Foto: tangkapan layer YouTube Sekretariat Presiden.
Alasan Jokowi Tak Jadi Pindah ke IKN dalam Waktu Dekat Mulai Belum Siap Listrik, Pasokan Air, hingga Hujan

Jokowi mengungkapkan tak jadi pindah ke IKN dalam waktu dekat, sebelumnya ia rencanakan juli ini. Ini beberapa alasannya.


Jokowi Dituding Bangkitkan Neo Orde Baru di Diskusi Kasus Kudatuli PDIP

17 jam lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu 20 Juli 2024. ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
Jokowi Dituding Bangkitkan Neo Orde Baru di Diskusi Kasus Kudatuli PDIP

Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning menilai pemerintahan Jokowi telah membangkitkan kembali Orde Baru.


Pendaftaran Seleksi Calon Anggota Kompolnas 2024-2029 Ditutup, Jumlah Pendaftar Capai 137

1 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto jumpa pers selepas mengumumkan sembilan nama anggota Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Periode 2024-2028 di Kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024. Foto: ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Pendaftaran Seleksi Calon Anggota Kompolnas 2024-2029 Ditutup, Jumlah Pendaftar Capai 137

Jumlah pendaftar seleksi calon anggota Kompolnas mencapai 137 orang.


Dukungan di Pilkada 2024, Projo: Pastikan Kepala Daerah Sejalan dengan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo mendukung sejumlah kandidat yang akan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Ini adalah keempat kalinya Projo mengumumkan dukungan ke sejumlah kandidat yang berkontestasi dalam Pilkada 2024. Tempo/Hendri
Dukungan di Pilkada 2024, Projo: Pastikan Kepala Daerah Sejalan dengan Prabowo-Gibran

Dukungan Projo kepada sejumlah bakal calon pada Pilkada 2024 merupakan upaya untuk memastikan kepala daerah terpilih sejalan dengan Prabowo-Gibran.


Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo Munculkan Matahari Kembar

1 hari lalu

Pelantikan dua orang dekat Prabowo di kabinet Jokowi dinilai sebagai proses transisi yang terlalu dini.
Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo Munculkan Matahari Kembar

Transisi rezim Jokowi ke Prabowo melalui masuknya Thomas Djiwandono dan Sudaryono terlalu dini. Ditengarai bakal muncul matahari kembar.


Hasto Soroti Pelantikan 3 Wakil Menteri oleh Jokowi: Harap Bagian dari Proses Transisi

1 hari lalu

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu, 29 Juni 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
Hasto Soroti Pelantikan 3 Wakil Menteri oleh Jokowi: Harap Bagian dari Proses Transisi

Hasto merespons pengangkatan tiga wakil menteri oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara pada Kamis 18 Juli 2024.


DPP Projo Dukung Sejumlah Kandidat di Pilkada 2024, Ini Daftarnya

1 hari lalu

Ketua Desk Pilkada DPP Projo, Roy Abimanyu, bersama Sekretaris Jenderal DPP Projo, Handoko, dan Bendahara Umum Projo, Panel Barus, dalam konferensi pers di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, Jumat, 31 Mei 2024. TEMPO/Defara
DPP Projo Dukung Sejumlah Kandidat di Pilkada 2024, Ini Daftarnya

Dukungan Projo kepada sejumlah calon yang akan maju dalam Pilkada 2024 adalah dukungan dalam upaya melaksanakan program keberlanjutan Jokowi.