UU Cipta Kerja Hilangkan Aturan Cuti Besar 2 Bulan

Reporter

Sejumlah buruh berunjuk rasa di kawasan EJIP (East Jakarta Industrial Park), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin, 5 Oktober 2020. Pada aksinya itu mereka menolak pengesahan RUU Cipta Kerja dan mengancam akan melakukan mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - DPR telah mengesahkan Undang-undang atau UU Cipta Kerja. Omnibus law ini mengubah beberapa undang-undang yang sudah berlaku. Salah satunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Ada beberapa pasal yang berubah dalam UU Nomor 13 Tahun 2003. Salah satunya ketentuan soal cuti yang diatur dalam Pasal 79 UU Ketenagakerjaan.

Di dalam UU Ketenagakerjaan, ada poin khusus yang mewajibkan perusahaan memberikan cuti besar atau istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 bulan. Namun, aturan ini menghilang dalam aturan omnibus law yang baru. Berikut perbedaan pasal soal cuti dalam UU Ketenagakerjaan dengan UU Cipta Kerja:

1. UU Ketenagakerjaan:  

(1) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.

(2) Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :

a. istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;

b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;

c. cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus; dan

d. istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun
ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.

(3) Pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

(4) Hak istirahat panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan tertentu.

(5) Perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri

2. UU Cipta Kerja

(1) Pengusaha wajib memberi:
a. waktu istirahat; dan
b. cuti.

(2) Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diberikan kepada pekerja/buruh paling sedikit meliputi:

a. istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja; dan

b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

(3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang wajib diberikan kepada pekerja/buruh yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus.

(4) Pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

(5) Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.






Per 2 Juli 2022, BKPM Keluarkan 1,5 Juta Nomor Induk Berusaha

20 jam lalu

Per 2 Juli 2022, BKPM Keluarkan 1,5 Juta Nomor Induk Berusaha

BKPM mencatat sebanyak 1,5 juta nomor induk berusaha (NIB) telah diterbitkan per 2 Juli 2022.


Asosiasi Pekerja akan Gugat Revisi UU PPP ke MK

8 hari lalu

Asosiasi Pekerja akan Gugat Revisi UU PPP ke MK

ASPEK Indonesia menolak disahkannya Revisi UU PPP.


Cuti Panjang demi Si Buah Hati

10 hari lalu

Cuti Panjang demi Si Buah Hati

Ada yang mendapat cuti enam bulan dan dapat kembali bekerja lebih fokus dan produktif.


BEM KM Unand Dipanggil Polda, Amnesty International: Negara Seakan Lupakan Reformasi

12 hari lalu

BEM KM Unand Dipanggil Polda, Amnesty International: Negara Seakan Lupakan Reformasi

Pemanggilan BEM KM Unand oleh Polda Sumbar dianggap membahayakan kebebasan berbicara dan berekspresi.


Partai Buruh akan Ajukan Judicial Review UU PPP ke Mahkamah Konstitusi

14 hari lalu

Partai Buruh akan Ajukan Judicial Review UU PPP ke Mahkamah Konstitusi

Partai Buruh akan mendaftarkan judicial review UU PPP ke MK. Pembahasan aturan yang baru disahkan ini masih dinilai tidak terbuka dengan publik.


Unggah Poster Jokowi di Instagram, BEM KM Unand Dipanggil Polda Sumbar

14 hari lalu

Unggah Poster Jokowi di Instagram, BEM KM Unand Dipanggil Polda Sumbar

Unggahan BEM KM Unand dianggap menghina Presiden Jokowi.


Revisi UU PPP, Bivitri Susanti: Melegalkan Legislasi yang Ugal-ugalan

15 hari lalu

Revisi UU PPP, Bivitri Susanti: Melegalkan Legislasi yang Ugal-ugalan

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai revisi UU PPP (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) justru melegalkan legislasi yang ugal-ugalan. Dia mengatakan proses legislasi yang sangat buruk telah terjadi setidaknya sejak 2019, yaitu ketika revisi UU KPK, revisi UU Minerba, UU Cipta Kerja, revisi UU MK, dan UU Ibu Kota Negara.


5 Negara dengan Cuti Melahirkan Terlama

20 hari lalu

5 Negara dengan Cuti Melahirkan Terlama

Jika di Indonesia cuti melahirkan adalah tiga bulan, lantas bagaimana dengan cuti melahirkan di berbagai negara?


Partai Buruh Gelar Aksi Serentak Hari Ini dan Tolak Revisi UU PPP

21 hari lalu

Partai Buruh Gelar Aksi Serentak Hari Ini dan Tolak Revisi UU PPP

Partai Buruh aksi serentak, di Jakarta berpusat di DPR RI. Bawa lima tuntutan yang salah satunya menolak revisi UU PPP


Bagaimana Prosedur Cuti Kepala Daerah atau Pejabat Negara?

26 hari lalu

Bagaimana Prosedur Cuti Kepala Daerah atau Pejabat Negara?

Pejabat negara atau kepala daerah dapat mengajukan cuti selain saat mengikuti kampanye. Apakah peraturannya sudah jelas? Bagaimana prosedurnya?