Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Alasan PKS Tolak Penetapan RUU Cipta Kerja

Reporter

Editor

Erwin Prima

image-gnews
Rapat Badan Legislasi dan pemerintah menjelang pengambilan keputusan tingkat I RUU Omnibus Law Cipta Kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, 3 Oktober 2020. TEMPO/Putri.
Rapat Badan Legislasi dan pemerintah menjelang pengambilan keputusan tingkat I RUU Omnibus Law Cipta Kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, 3 Oktober 2020. TEMPO/Putri.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak penetapan  RUU Cipta Kerja dalam Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I di Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Sabtu malam, 3 Oktober 2020. Penolakan itu dibacakan oleh anggota Baleg dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah. 

“Kami Fraksi PKS menyatakan menolak Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja untuk ditetapkan sebagai UU," ujar dia. Selain PKS, penolakan terhadap pembahasan RUU Cipta Kerja juga disampaikan oleh Partai Demokrat. 

Ledia beralasan, lantaran cakupannya yang luas, pembahasan RUU Cipta Kerja harus dilakukan secara mendalam. Perlu ada pertimbangan apakah aspek formil dan materiil dari RUU Cipta Kerja sejalan dengan koridor politik hukum kebangsaan yang disepakati bersama. 

PKS memandang pembahasan RUU Cipta Kerja di tengah pandemi Covid-19 menyebabkan terbatasnya akses dan partisipasi masyarakat. Khususnya, kata dia, dalam memberikan masukan, koreksi, dan penyempurnaan. "Banyaknya materi muatan dalam RUU ini semestinya disikapi dengan kecermatan dan kehati-hatian. Pembahasan DIM yang tidak runtut dalam waktu yang pendek menyebabkan ketidakoptimalan dalam pembahasan,” kata Ledia. 

Selain itu, PKS merasa RUU Cipta Kerja tak tepat dalam membaca situasi, mendiagnosis, dan menyusun resep permasalahan ekonomi di Indonesia. Pada kenyataannya, ucap Ledia, yang diatur dalam rancangan tersebut bukanlah masalah utama yang menjadi penghambat investasi. Padahal, topik itu selalu dikaitkan dengan RUU Cipta Kerja. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia memberi contoh perihal formulasi pemberian pesangon yang menurut dia tak didasari atas analisa yang komprehensif. “Hanya melihat pada aspek ketidakberdayaan pengusaha tanpa melihat rata-rata lama masa kerja pekerja yang di PHK. Sehingga nilai maksimal pesangon itu semestinya tidak menjadi momok bagi pengusaha,” tutur Ledia. 

Ledia mengatakan partainya menilai sejumlah ketentuan dalam RUU Cipta Kerja bertentangan dengan politik hukum kebangsaan yang disepakati bersama pascakonstitusi. RUU Cipta kerja, lanjut dia, memuat substansi pengaturan yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap tenaga kerja melalui perubahan beberapa aturan yang menguntungkan pengusaha. “Terutama pada pengaturan tentang kontrak kerja, upah, dan pesangon,” ucap dia. 

Terakhir, PKS menilai RUU Cipta Kerja berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Dalam Pasal 37 RUU Cipta Kerja terkait perubahan UU Kehutanan, Ledia menyebut ketentuan penyediaan luas minimum 30 persen untuk fungsi kawasan hutan dari Daerah Aliran Sungai (DAS) dihapus. "RUU Cipta Kerja memberikan kewenangan yang sangat besar bagi Pemerintah namun kewenangan tersebut tidak diimbangi dengan menciptakan sistem pangawasan dan pengendalian terhadap penegakan hukum administratifnya,” ujar Ledia. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Wacana Koalisi dengan PKS di Pilkada, Politikus PDIP Pastikan Konstituen Akan Tetap Solid

9 jam lalu

Ketua Badan Pemenangan Pemilu Teras Narang (kanan) bersama ketua DPP PDIP Andreas Pereira, memberikan keterangan kepada awak media, di Gedung DPP PDI Perjuangan, Jakarta, 10 Desember 2015. TEMPO/Imam Sukamto
Wacana Koalisi dengan PKS di Pilkada, Politikus PDIP Pastikan Konstituen Akan Tetap Solid

PDIP dan PKS yang berbeda haluan ideologi ini bahkan sudah menjalin komunikasi untuk pilkada di sejumlah daerah.


PDIP dan PKS Solo Bertemu Lagi Bahas Koalisi Pilkada, FX Rudy: Jangan Sampai Solo Dikuasai Kapitalis

13 jam lalu

Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo (dua dari kiri) menyambut kehadiran para pengurus DPD PKS Kota Solo dalam pertemuan di wilayah Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah, Selasa, 28 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE.
PDIP dan PKS Solo Bertemu Lagi Bahas Koalisi Pilkada, FX Rudy: Jangan Sampai Solo Dikuasai Kapitalis

Jajaran pengurus dua partai politik peraih suara terbanyak untuk kursi di DPRD Kota Solo dalam Pemilu 2024, PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kembali bertemu, pada Jumat malam, 14 Juni 2024. Pertemuan berkaitan dengan penjajakan peluang koalisi untuk Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Solo 2024.


IKN Sepi Investor, Anggota DPR Desak Pemerintah Evaluasi

1 hari lalu

Belum Ada Investor Asing Masuk IKN, Presiden Jokowi Dulu Sebut Ada Ratusan Investor yang Antre
IKN Sepi Investor, Anggota DPR Desak Pemerintah Evaluasi

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama meminta pemerintah evaluasi proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang kini sepi investor.


Sinyal Kuat Koalisi Partai di Pilpres 2024 Bakal Terulang di Pilkada Jakarta

1 hari lalu

Bakal calon presiden Anies Baswedan dan bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar menyapa warga saat jalan sehat di Jalan Pahlawan Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu, 15 Oktober 2023. Kegiatan yang diikuti oleh ribuan simpatisan dan kader partai dari Koalisi Perubahan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap pasangan bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Umarul Faruq
Sinyal Kuat Koalisi Partai di Pilpres 2024 Bakal Terulang di Pilkada Jakarta

Koalisi partai di Pilpres 2024 ditengarai bakal terulang di Pilkada Jakarta usai Anies mendapatkan dukungan dari DPW PKB Jakarta. Berikut sinyalnya.


Terpopuler: Bambang Susantono Resmi Kembali Urus IKN, Luhut Raih Gelar Profesor dari Universitas di Cina

1 hari lalu

Kepala Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 21 Agustus 2023. Rapat tersebut membicarakan pendahuluan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang - Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) serta pembentukan panitia kerja (Panja). TEMPO/M Taufan Rengganis
Terpopuler: Bambang Susantono Resmi Kembali Urus IKN, Luhut Raih Gelar Profesor dari Universitas di Cina

Berita bisnis terpopuler pada Kamis, 13 Juni 2024, dimulai dari profil Bambang Susantono yang diangkat Presiden Jokowi untuk kembali mengurus IKN.


Alih-alih Indonesia Emas, Politikus PKS Ini Khawatir Risiko Indonesia Cemas, Respons Kepala Bappenas?

2 hari lalu

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memberikan pemaparan saat agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PPN/Bappenas bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin 11 September 2023. ANTARA/Imamatul Silfia.
Alih-alih Indonesia Emas, Politikus PKS Ini Khawatir Risiko Indonesia Cemas, Respons Kepala Bappenas?

Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menanggapi kekhawatiran sejumlah anggota DPR bahwa Indonesia gagal naik kelas atau keluar dari middle income trap.


4 Hal Seputar Anies Baswedan Kunjungi Markas DPW PKB Jakarta Hari Ini

2 hari lalu

Anies Baswedan memberikan sambutan saat bersilaturahmi ke DPW PKB, Jakarta Timur, Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
4 Hal Seputar Anies Baswedan Kunjungi Markas DPW PKB Jakarta Hari Ini

Hari ini Anies mengunjungi DPW PKB Jakarta usai dideklarasikan untuk maju sebagai calon Gubernur Jakarta.


Didukung PKB Maju di Pilgub Jakarta, Anies Sebut Komunikasi dengan NasDem dan PKS Masih Berjalan Baik

2 hari lalu

Mantan Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan usai acara Jumpa Partai Kemerdekaan Rakyat di Jakarta Pusat, pada Senin, 20 Mei 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Didukung PKB Maju di Pilgub Jakarta, Anies Sebut Komunikasi dengan NasDem dan PKS Masih Berjalan Baik

Kemarin, DPW PKB Jakarta mendeklarasikan dukungan kepada Anies untuk maju sebagai calon Gubernur Jakarta.


Legislator PKS Minta Pembagian IUPK untuk Ormas Keagamaan Dibatalkan

2 hari lalu

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto
Legislator PKS Minta Pembagian IUPK untuk Ormas Keagamaan Dibatalkan

Menurut anggota Komisi VII DPR, ormas keagamaan adalah pendatang baru dalam dunia pertambangan. Sehingga spesialisasi dan kompetensinya belum terbukti


Pengamat Ungkap Peluang Koalisi PKS-PDIP Dukung Anies untuk Lawan Kubu Pemerintah di Pilgub Jakarta

2 hari lalu

Anies Baswdan saat menghadiri  acara perayaan ulang tahun Raja Charles III, Kamis malam, 6 Juni 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra
Pengamat Ungkap Peluang Koalisi PKS-PDIP Dukung Anies untuk Lawan Kubu Pemerintah di Pilgub Jakarta

Pengamat menilai koalisi PKS dan PDIP mengusung Anies dapat dicapai jika memiliki kepentingan yang sama menghadapi koalisi pemerintah.