Pimpinan KPK Pertanyakan MA yang Kerap Potong Hukuman Koruptor

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengikuti upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat 20 Desember 2019. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay/wsj

    Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengikuti upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat 20 Desember 2019. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay/wsj

    TEMPO.CO, Jakarta- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Nawawi Pomolango mempertanyakan banyaknya putusan Mahkamah Agung yang meringankan hukuman koruptor. Putusan tersebut ada di tingkat kasasi maupun Peninjauan Kembali.

    Nawawi mengatakan putusan PK yang mengurangi masa hukuman marak terjadi setelah Hakim Agung Artidjo Alkostar pensiun. Ia mengatakan jangan sampai muncul anekdot, "Bukan soal hukumnya, tapi siapa hakimnya," kata dia lewat keterangan tertulis, Selasa, 29 September 2020.

    Nawawi mengatakan tetep menghargai independensi kehakiman. Namun, mantan hakim ini menilai seharusnya MA dapat memberi argumen dan jawaban di setiap putusannya. "Yaitu legal reasoning pengurangan hukuman dalam perkara a quo," kata dia.

    Menurut Nawawi, penjelasan itu perlu agar tidak menimbulkan kecurigaan publik. Penjelasan, kata dia, juga perlu agar rasa keadilan dalam pemberantasan korupsi tidak tergerus.

    KPK sebelumnya mencatat sedikitnya ada 20 hukuman koruptor yang dipangkas MA dalam kurun waktu 2019 dan 2020.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    QAnon dan Proud Boys, Kelompok Ekstremis Sayap Kanan Pendukung Donald Trump

    QAnon dan Proud Boys disebut melakukan berbagai tindakan kontroversial saat memberi dukungan kepada Donald Trump, seperti kekerasan dan misinformasi.