Gubernur Sumatera Barat Menolak Daerahnya Disebut Rawan Pilkada versi Bawaslu

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Sumatera Barat, Irwan Prayitno (kiri) dan Nasrul Abit (kanan), tiba di Istana Merdeka, Jakarta, 12 Februari 2016. Gubernur dan wakil gubernur yang dilantik berasal dari Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Utara. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Sumatera Barat, Irwan Prayitno (kiri) dan Nasrul Abit (kanan), tiba di Istana Merdeka, Jakarta, 12 Februari 2016. Gubernur dan wakil gubernur yang dilantik berasal dari Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Utara. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno menyatakan tidak setuju dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 yang menempatkan daerahnya sebagai paling rawan dalam konteks materi kampanye suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan politik uang.

    "Berdasarkan pengalaman dan pengamatan, untuk konteks pilkada, Sumbar tidak akan terpengaruh oleh kampanye SARA dan politik uang. Dua hal itu tidak laku di sini," kata Irwan Prayitno, di Padang, Jumat 25 September 2020.

    Ia mengatakan dirinya sudah melewati dua kali Pilkada Serentak 2010 dan 2015. Selama menjabat sebagai Gubernur 10 tahun, ada beberapa kali pemilu yang dilewati, sehingga ia mengaku cukup memahami karakter orang Sumbar dalam memilih calon.

    Pada Pilkada Serentak 2020, calon kepala daerah yang akan berlaga di 13 kabupaten/kota serta provinsi sangat homogen, berbeda misalnya dengan Pilkada DKI Jakarta yang lalu.

    Hal itu membuat kampanye bermateri SARA tidak akan efektif, karena semua calon bisa mencitrakan dirinya religius dan itu sah-sah saja.

    Sedangkan untuk politik uang, Irwan menyebut pemilih di Sumbar mungkin saja mau menerima uang yang disodorkan oleh tim para calon kepala daerah. Tetapi soal pilihan di dalam bilik pencoblosan, belum tentu terpengaruh.

    "Uangnya diambil, tapi pilihannya tetap sesuai hati. Jadi memang tidak efektif," katanya lagi.

    Namun, ia tidak memungkiri ada kemungkinan oknum dari tim calon kepala daerah yang tetap mencoba memainkan kartu politik uang. Tetapi, ia percaya Bawaslu Sumbar hingga jajaran ke tingkat kelurahan bisa mengantisipasi hal itu karena melanggar aturan.

    Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melakukan pemutakhiran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020. Berdasarkan data yang dimutakhirkan September 2020, Sumbar menjadi provinsi yang dinyatakan paling rawan dalam konteks materi kampanye SARA dan politik uang.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 Pada Liburan Lalu

    Tak hendak mengulang lonjakan penambahan kasus Covid-19 akibat liburan 28 Oktober 2020 mendatang, pemerintah menerapkan beberapa strategi.