Nagara Institute Desak Jokowi Ambil Langkah Serius di Kasus Kebakaran Kejagung

Warga mengambil gambar kondisi gedung Kejaksaan Agung usai terbakar, di Jakarta, Ahad, 23 Agustus 2020. Upaya pemadaman di Kantor Kejaksaan Agung melibatkan 56 unit mobil pemadam dengan mengerahkan 300 personel gabungan dari Damkar se DKI Jakarta. REUTERS/Willy Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga kajian politik dan pemerintahan, Nagara Institute menilai kebakaran gedung Kejaksaan Agung merupakan serangan langsung terhadap negara dan kedaulatan Indonesia. Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faisal mengatakan indikasi ini terlihat dari hasil penyelidikan Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.

Nagara Institute mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil langkah serius dan keras dengan menginstruksikan Polri sesegera mungkin mengungkap motif pembakaran gedung Kejaksaan. Akbar menyebut unsur kesengajaan dalam kebakaran itu adalah ancaman langsung terhadap kredibilitas pemerintahan yang sah.

"Nagara Institute juga mendesak DPR RI melakukan langkah-langkah politik menghadapi skandal ini dengan membentuk panitia khusus (pansus) sebagai bagian dari fungsi pengawasan," ujar Akbar dalam keterangan tertulis, Jumat malam, 18 September 2020.

Penyelidikan Bareskrim menemukan kebakaran gedung Kejaksaan Agung pada 22 Agustus lalu berasal dari sumber api terbuka. Simpulan ini merupakan hasil pemeriksaan terhadap 131 saksi dan temuan sebuah jerigen. Dianggap memenuhi unsur pidana, Bareskrim pun menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan.

Akbar mengatakan simpulan penyelidikan Bareskrim tersebut seakan menjadi pembenaran dari banyak pandangan masyarakat yang mengaitkan kebakaran gedung dengan kasus besar yang sedang ditangani Kejaksaan Agung. Kendati awalnya Kejaksaan Agung membantah anggapan itu, kata Akbar, hasil penyelidikan Polri memastikan adanya unsur kesengajaan dalam kebakaran itu.

"Nagara Institute memandang hasil penyelidikan Bareskrim Mabes Polri telah cukup untuk menjadi dasar bahwa kebakaran kantor pusat Kejaksaan Republik Indonesia yang termasuk dalam obyek vital negara adalah serangan langsung terhadap negara dan kedaulatan RI," kata Akbar.

Akbar mengatakan para pelaku kebakaran gedung Kejaksaan Agung ini harus dihukum berat dengan Pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau Pasal 188 KUHP. Pasal 187 KUHP memuat ancaman maksimal 12-15 tahun penjara jika menimbulkan korban. Sedangkan Pasal 188 KUHP memuat ancaman hukuman lima tahun penjara jika terjadi kesalahan yang menyebabkan kebakaran.

Akbar melanjutkan, tindakan itu juga bisa dikategorikan sebagai bentuk teror terhadap institusi negara jika terbukti akibat kesengajaan. Ia menilai hal ini bisa dikenai Pasal 6 Undang-undang Tindak Pidana Terorisme Nomor 5 Tahun 2008.

Pasal itu menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang cukup massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun, pidana seumur hidup, atau pidana mati.

"Juga pasal obstruction of justice seperti yang diatur pada Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata Akbar Faisal yang merupakan mantan anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat ini.

BUDIARTI UTAMI PUTRI






Anies Baswedan Dinilai Masih Bikin Keputusan Strategis, PDIP Desak Jokowi Segera Tunjuk Pj Gubernur DKI

2 jam lalu

Anies Baswedan Dinilai Masih Bikin Keputusan Strategis, PDIP Desak Jokowi Segera Tunjuk Pj Gubernur DKI

Politikus PDIP mendesak Presiden Jokowi segera menunjuk Penjabat Gubernur DKI. Anies Baswedan masih bikin keputusan strategis jelang akhir jabatan.


Bicara Peta Pilpres 2024, Cak Imin Tak Mau Model Konflik Pemilu 2019 Terulang

12 jam lalu

Bicara Peta Pilpres 2024, Cak Imin Tak Mau Model Konflik Pemilu 2019 Terulang

Cak Imin mendorong agar model-model konflik di masyarakat yang sempat terjadi pada Pemilu 2019 silam tak terulang lagi.


Bakrie Group Gelar Kompetisi Startup Nasional, Besok Masuk ke Babak Final

14 jam lalu

Bakrie Group Gelar Kompetisi Startup Nasional, Besok Masuk ke Babak Final

Bakrie Group mengadakan kompetisi I-Start sebagai wadah bagi anak muda dalam mengembangkan startup


Bareskrim Polri Usut 4 Kasus Robot Trading dengan Kerugian Korban Rp 25 Miliar

15 jam lalu

Bareskrim Polri Usut 4 Kasus Robot Trading dengan Kerugian Korban Rp 25 Miliar

Bareskrim Mabes Polri sedang menyidik empat perkara robot trading yang merugikan korban hingga Rp 25 Miliar.


Korban Kasus KSP Indosurya 23 Ribu Orang, Kejagung: Kerugian Terbesar dalam Sejarah Rp 106 Triliun

15 jam lalu

Korban Kasus KSP Indosurya 23 Ribu Orang, Kejagung: Kerugian Terbesar dalam Sejarah Rp 106 Triliun

Kerugian dalam kasus KSP Indosurya disebut Kejaksaan Agung sebagai yang terbesar dalam sejarah yaitu Rp 106 triliun dengan 23 ribu korban.


Soal Penahanan Putri Candrawathi, Jampidum: Kewenangan Jaksa Penuntut Umum

16 jam lalu

Soal Penahanan Putri Candrawathi, Jampidum: Kewenangan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa bisa saja melakukan penahanan apabila khawatir Putri Candrawathi melarikan diri, merusak barang bukti, dan melakukan tindak pidana lain.


Alasan Kejaksaan Agung Gabungkan Dua Perkara yang Jerat Ferdy Sambo

16 jam lalu

Alasan Kejaksaan Agung Gabungkan Dua Perkara yang Jerat Ferdy Sambo

Kejaksaan Agung mengungkapkan alasan penggabungan dua perkara yang menjerat Ferdy Sambo yaitu pembunuhan berencana dan obstruction of justice.


Jokowi Klaim Penyaluran BLT BBM Sudah Capai 96,6 Persen

18 jam lalu

Jokowi Klaim Penyaluran BLT BBM Sudah Capai 96,6 Persen

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, untuk BLT BBM sampai hari ini sudah 96,6 persen, sudah di 508 kabupaten dan kota.


Kejaksaan Nyatakan Berkas Ferdy Sambo Cs Sudah P21

18 jam lalu

Kejaksaan Nyatakan Berkas Ferdy Sambo Cs Sudah P21

Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara pembunuhan Brigadir J dengan tersangka Ferdy Sambo Cs telah lengkap atau P21.


Genap Berusia 75 Tahun, Ini Jejak Karier Luhut Binsar Pandjaitan di Militer, Politik dan Bisnis

18 jam lalu

Genap Berusia 75 Tahun, Ini Jejak Karier Luhut Binsar Pandjaitan di Militer, Politik dan Bisnis

Hari ini 28 September 2022, Luhut Binsar Pandjaitan genap berusia 75 tahun. Berikut jejak karier Menkomarinves ini di militer, politik, dan bisnis.