Bertemu Wamen LHK, Masyarakat Desa Laman Kinipan Minta Hutan Adatnya Diakui

Masyarakat adat Kinipan. Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Tengah, Dimas N. Hartono mengatakan pemerintah harus mendengarkan keinginan masyarakat adat Laman Kinipan terkait penyelesaian persoalan dengan PT Sawit Mandiri Lestari.

Dimas mengatakan aspirasi masyarakat merupakan solusi utama bagi masyarakat Desa Kinipan. "Jelas keinginan masyarakat hutan adat mereka diakui," kata Dimas kepada Tempo, Ahad, 13 September 2020.

Hal ini disampaikan Dimas menanggapi tiga tawaran dari Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong yang berkunjung ke Kabupaten Lamandau, Kalteng. Alue menawarkan beberapa solusi untuk mengatasi konflik lahan masyarakat Kinipan dengan PT SML.

Alue mengatakan sebagian Desa Kinipan yang masih berupa hutan dapat dijadikan sebagai hutan adat sebagai bagian dari high conservation value. Namun ia menyarankan pihak yang berselirih mempelajari prosedur yang berlaku jika inign menjadikan area tersebut sebagai hutan adat.

"Namun harus kita dengar juga masyarakat yang menginginkan kebun plasma dari PBS (perusahaan besar swasta) yang menerima izin," kata Alue.

Alue mengatakan penetapan hutan adat membutuhkan proses legal formal pengakuan hukum negara. Jika area hutan yang dipersoalkan merupakan bagian dari area penggunaan lain (APL), maka diperlukan surat keputusan bupati sebagai penetapan area tersebut sebagai hutan adat.

Jika termasuk wilayah hutan negara, maka harus ada peraturan daerah mengenai hal tersebut. Solusi lainnya, kata Alue, ialah menggunakan skema perhutanan sosial. "

Lokasi Hutan Produksi dan Hutan Produksi Konversi yang ada di wilayah Desa Kinipan namun di luar konsesi memungkinkan untuk dijadikan hutan desa yang dikelola oleh masyarakat adat," ujar Alue.

Dimas mengatakan masyarakat Desa Kinipan sebenarnya sudah mengajukan pengakuan wilayah adat ke Pemerintah Kabupaten Lamandau pada 2018 lalu. Namun hingga kini status hutan adat itu tak kunjung diakui.

Menurut catatan Walhi, ada 4.541,12 hektare izin PT SML yang berada di wilayah adat Kinipan. Seluas 2.625,18 hektare di antaranya sudah berupa Hak Guna Usaha (HGU) PT SML, dan 1.857,57 hektare hutan adat sudah dibabat untuk pembukaan lahan.






Rahasia di Balik Nama Kali Biru di Berap

1 hari lalu

Rahasia di Balik Nama Kali Biru di Berap

Kali Biru di Berap pada awal mulanya dikenal sebagai tempat bermain dan tempat menari burung hitam putih berekor panjang


Kuliner Swamening Diharapkan Masuk Pasar Modern

1 hari lalu

Kuliner Swamening Diharapkan Masuk Pasar Modern

Swamening ini dapat menjadi salah satu makanan yang dapat ditawarkan di hotel dan restoran yang ada di Jayapura


Kepala Kampung Putali Berharap KMAN Dapat Memberikan Manfaat

1 hari lalu

Kepala Kampung Putali Berharap KMAN Dapat Memberikan Manfaat

Masyarakat akan menjual hasil kerajinan, hasil kebun, dan hasil tangkapan ikan


Kampung Yokiwa dan Kisah Ikan Yowoli yang Hilang

1 hari lalu

Kampung Yokiwa dan Kisah Ikan Yowoli yang Hilang

Selain Yowi, beberapa spesies asli Danau Sentani yang ikut hilang atau punah adalah ikan Kahemoli, Himeng, Kahebey, Khandey, ikan Gergaji, dan Ebeuw/Kura-kura.


Kampung Homfolo Siapkan Fasilitas untuk 150 Peserta KMAN VI

1 hari lalu

Kampung Homfolo Siapkan Fasilitas untuk 150 Peserta KMAN VI

Fasilitas penunjang lainnya seperti MCK, Air, dermaga, lokasi sarasehan sedang dipersiapkan


Kampung Adat Homfolo, Heasay, dan KMAN VI

1 hari lalu

Kampung Adat Homfolo, Heasay, dan KMAN VI

Homfolo, dalam bahasa Sentani, adalah Bhoungai Aninai


Kampung Adat Homfolo Siapkan 10 Tenaga Medis

1 hari lalu

Kampung Adat Homfolo Siapkan 10 Tenaga Medis

Kampung Adat Homfolo Siapkan 10 Tenaga Medis


Biaya Konsumsi KMAN VI Direncanakan Rp 13 Miliar

1 hari lalu

Biaya Konsumsi KMAN VI Direncanakan Rp 13 Miliar

Dana dan pengolahan konsumsi akan diserahkan ke PW Gereja di setiap jemaat dan Ibu-ibu Majelis Taklim.


Produk Sawit Terancam Diblokir Nestle, Astra Agro Tampik Langgar HAM

3 hari lalu

Produk Sawit Terancam Diblokir Nestle, Astra Agro Tampik Langgar HAM

Rencana pemblokiran muncul setelah sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) menyebut Astra melakukan bisnis sawit yang melanggar hukum.


BPJS Kesehatan Kolaborasi dengan Masyarakat Adat Mentawai

5 hari lalu

BPJS Kesehatan Kolaborasi dengan Masyarakat Adat Mentawai

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan gugus pulau terluar dari Provinsi Sumatera Barat.