Warga di Daerah Tak Takut Covid-19, Junimart Ingatkan Ancaman di Pilkada 2020

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Junimart Girsang meninggalkan gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, 10 Desember 2015. Tempo/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi II DPR Junimart Girsang, meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan keterlibatan Kepolisian dalam mengawasi protokol Covid-19 dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu beralasan Tito adalah jenderal polisi yang masih diakui di Korps Bhayangkara.

"Bapak itu kan jenderal polisi penuh, dan masih diakui di Kepolisian," kata Junimart dalam rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP hari ini, Kamis, 10 September 2020. Tito Karnavian berstatus purnawirawan jenderal. Ia menyatakan mundur dari keanggotaan Polri setelah ditetapkan menjadi menteri pada Oktober 2019.

Junimart menyarankan Tito tak bosan-bosan bersinergi dan membangun komunikasi dengan para Kepala Kepolisian Daerah yang menggelar Pilkada 2020 untuk menegakkan protokol kesehatan. Ia menilai jajaran Polri belum sepenuhnya ikut menerapkan jaga jarak fisik.

Politikus asal Sumatera Utara ini lantas mencontohkan pengalamannya saat berkunjung ke Karo, Sumatera Utara saat pendaftaran pasangan calon Pilkada 2020. Di sana, kata dia, polisi hanya bertugas mengatur lalu lintas agar tak macet karena adanya konvoi.

"Kerumunan itu mereka nikmati juga Pak, bahkan mereka ikut berkerumun. Artinya apa, tidak ada sosialisasi kepada Polri, bagaimana caranya mereka ikut serta di dalam penjagaan social distancing, masker, pokoknya protokol Covid-19," ucap dia.

Junimart mengatakan protokol Covid-19 juga sulit diterapkan di daerah. Menurut pengalamannya, masyarakat di daerah seperti tak takut Covid-19 lantaran merasa tidak sakit.

"Kami semua sehat, kalau Bapak tak mau salaman sama saya, Bapak yang sakit," kata dia bercerita. "Mereka balik itu Pak di sana."

Junimart mengatakan hanya polisi yang bisa mengawasi pelaksanaan protokol Covid-19 dengan ketat. Namun, ia menilai Kepolisian kurang merasa tertekan atau terbeban jika hanya Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang meminta.

Ia berpendapat ketiga instansi itu hanya bisa memohon bantuan kepada Kepolisian, bukan memerintahkan. "Tetapi ketika Pak Mendagri Jenderal Tito ini telepon Kapolda, Kapolda perintah kepada Kapolres-kapolres, maka ini bisa berjalan secara mantap Pak," ujar dia.

Junimart mengimbuhkan, Tito sebagai Mendagri akan disalahkan jika banyak orang terpapar Covid-19 dari Pilkada 2020. Maka dari itu ia mewanti-wanti Tito untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Polda seluruh Indonesia.

BUDIARTI UTAMIM PUTRI






Selalu Waspada Covid-19, Perhatikan Beda Gejala Batuk dan Flu Biasa

2 jam lalu

Selalu Waspada Covid-19, Perhatikan Beda Gejala Batuk dan Flu Biasa

Covid-19 dan flu memiliki gejala yang serupa, namun terdapat perbedaan antara keduanya. Perlu memperhatikan perbedaannya.


Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

13 jam lalu

Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, Minoru Terada di Tokyo.


Daftar 14 Samsat Keliling Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi Hari Ini

1 hari lalu

Daftar 14 Samsat Keliling Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi Hari Ini

Polda Metro Jaya membuka layanan Samsat Keliling di 14 wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jadetabek) untuk hari ini.


Kanada Hapus Aturan Covid-19 untuk Pelancong

1 hari lalu

Kanada Hapus Aturan Covid-19 untuk Pelancong

Pemerintah Kanada mengumumkan akan segera mencabut semua pembatasan perjalanan Covid-19.


Batuk Berkepanjangan, Hati-hati Gejala Long COVID-19

2 hari lalu

Batuk Berkepanjangan, Hati-hati Gejala Long COVID-19

Pakar menjelaskan batuk kronik berkepanjangan hingga beberapa bulan dapat mengindikasikan penyintas mengalami long COVID-19.


Warga China Kritisi Kebijakan Nol Covid, Dorong Keterbukaan

2 hari lalu

Warga China Kritisi Kebijakan Nol Covid, Dorong Keterbukaan

Warga China minta para ahli epidemi berbicara dan pemerintah melakukan penelitian komprehensif dan transparan untuk meninjau kebijakan nol Covid.


Pemeritah Resmi Tawarkan ORI022: Mulai dari Rp 1 Juta, Kupon 5,95 Persen

2 hari lalu

Pemeritah Resmi Tawarkan ORI022: Mulai dari Rp 1 Juta, Kupon 5,95 Persen

Pemerintah resmi membuka penawaran ORI (Obligasi Negara Ritel Indonesia) seri ORI022 mulai hari ini, Senin, 26 September 2022 pukul 09.35 WIB.


CEO Pfizer Kena Covid-19 Lagi

3 hari lalu

CEO Pfizer Kena Covid-19 Lagi

CEO Pfizer Inc, Albert Bourla, pada Sabtu, 24 September 2022, mengumumkan positif Covid-19 untuk kedua kalinya.


Ketika Undangan Bela Negara Rusia untuk Orang yang Sudah Mati

4 hari lalu

Ketika Undangan Bela Negara Rusia untuk Orang yang Sudah Mati

Presiden Putin memerintahkan wajib militer bagi warga untuk berperang membela Rusia di Ukraina, tapi panggilan dinilai hanya untuk warga daerah miskin


Hong Kong Hapus Kewajiban Karantina di Hotel, Cukup Tes Antigen

5 hari lalu

Hong Kong Hapus Kewajiban Karantina di Hotel, Cukup Tes Antigen

Hong Kong akan menghapus kebijakan wajib karantina hotel Covid-19 untuk semua kedatangan mulai 26 September 2022