Puan Maharani: Aturan PSBB Jangan Hanya di Atas Kertas, tapi Dilaksanakan

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Puan Maharani (Instagram/@puanmaharani)

    Puan Maharani (Instagram/@puanmaharani)

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah meningkatkan koordinasi dan konsisten saat menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengatasi sebaran COVID-19 guna mencegah peningkatan kasus COVID-19 di sejumlah daerah di Indonesia sehingga dirinya

    "Pemerintah pusat dan daerah mutlak harus berkoordinasi. Jika diputuskan menerapkan PSBB, maka harus konsisten dalam pelaksanaan dan pengawasannya," kata Puan dalam keterangannya, Kamis 10 September 2020.

    Hal ini diungkapkan puan atas keprihatinannya terhadap semakin meningkatnya kasus Covid-19 di sejumlah daerah. Menurut dia, pemerintah pusat dan daerah harus menghargai pengorbanan masyarakat yang membatasi aktifitas harian dan perekonomiannya selama masa PSBB.

    Puan menegaskan bahwa masyarakat menaruh harapan besar pada pemerintah untuk dapat mengendalikan dan menangani pandemi ini, termasuk optimalisasi penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat yang kehilangan pekerjaan.

    "Jangan sia-siakan pengorbanan masyarakat yang berdiam diri di rumah. Aturan-aturan PSBB jangan hanya di atas kertas, tapi harus dilaksanakan, konsisten, dan tegas dalam pengawasannya," ujarnya.

    Politisi PDIP itu menyatakan sangat prihatin karena dalam data peningkatan kasus COVID-19, terdapat ribuan anak-anak berusia di bawah 19 tahun yang terkonfirmasi positif COVID-19.

    Sebelumnya Puan juga pernah mengingatkan pemerintah untuk ingat waktu "injak rem" dan mengutamakan kesehatan serta keselamatan masyarakat dalam upaya menangani pandemi COVID-19.

    Karena itu dia mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah meningkatkan sosialisasi dan pelaksanaan protokol kesehatan hingga ke tingkat keluarga.

    "Selain disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan pemerintah juga harus mampu menggerakkan masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dengan rutin berolahraga," katanya.

    Puan mengatakan DPR RI meminta pemerintah meningkatkan pelaksanaan program testing, tracing, dan treatment (3T), dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 karena cakupan orang yang menjalani tes dengan metode polymerase chain reaction (PCR) selama ini masih jauh dari target yang diharapkan.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPU Tetapkan Aturan Baru Perihal Kampanye Pilkada Serentak 2020

    Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan pada 9 September pada tahun yang sama. Untuk menghadapi Covid-19, KPU tetapkan aturan terkait kampanye.