Nadiem Makarim Tak Pernah Bahas Wajib Militer Dengan Kemenhan

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Berdasarkan LKHPN, total harta kekayaan Mendikbud Nadiem Makarim Rp. 1.2 triliun. Aset yang dimiliki mantan bos Gojek ini di antaranya  adalah tanah dan bangunan dengan nilai Rp 38.6 miliar, alat transportasi dan mesin senilai Rp 2 miliar, dan surat berharga yang dia laporkan senilai Rp 1.2 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Berdasarkan LKHPN, total harta kekayaan Mendikbud Nadiem Makarim Rp. 1.2 triliun. Aset yang dimiliki mantan bos Gojek ini di antaranya adalah tanah dan bangunan dengan nilai Rp 38.6 miliar, alat transportasi dan mesin senilai Rp 2 miliar, dan surat berharga yang dia laporkan senilai Rp 1.2 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyatakan tidak pernah membahas soal wajib militer dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Menurut dia, Kemendikbud hanya membahas soal program Kampus Merdeka dengan Kemenhan.

    Dalam diskusi itu, kata Nadiem, kedua kementerian membahas rencana membebaskan mahasiswa mengikuti pelatihan-pelatihan sesuai dengan minat masing-masing dan tidak ada paksaan alias voluntary. Ia pun terkejut saat mengetahui adanya isu pendidikan wajib militer bagi mahasiswa.

    "Ini kaget saya waktu mendengarnya, karena beberapa diskusi (dengan Kemenhan, red) yang sebelumnya terjadi itu, tidak membahas wajib militer sama sekali," ujar Nadiem saat melakukan siaran langsung di akun Instagramnya @nadiemmakarim, kemarin. 

    Nadiem pun menanggapi ihwal wacana bela negara atau pendidikan militer yang akan diadakan di kampus oleh Kemenhan. "Kalau ingin, misalnya, mengikuti pelatihan perwira atau leadership military, intelijen atau pelatihan lainnya selama satu semester, ya itu baik. Begitu opini saya. Tapi, enggak pernah ada diskusi soal wamil. Saya belum mengetahui isu itu dan tentunya belum mengambil keputusan apapun," ujar Nadiem.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono telah meluruskan bahwa tidak ada wajib militer di kampus. Kemenhan hanya menggodok program bela negara untuk mahasiswa yang sifatnya sukarela. Program ini, kata Trenggono, rencananya akan diselipkan sebagai mata kuliah yang bisa diambil selama satu semester oleh para mahasiswa.

    "Bukan militer, tapi latihan bela negara. Seolah mirip militer, tapi bukan," kata Trenggono dalam wawancara di Radio Elshinta, Rabu 19 Agustus 2020.

    Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Wahyudi Djafar, menilai usulan pendidikan militer selama satu semester bagi mahasiswa dari Kementerian Pertahanan tidak diperlukan. Ia mengusulkan pemerintah lebih baik mengevaluasi kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang selama ini diselipkan pelajaran soal bela negara.

    "Lebih baik ditinjau ulang apakah sudah optimal tanpa perlu menambah materi baru dalam konteks kemiliteran," kata Wahyudi saat dihubungi Tempo, Senin, 17 Agustus 2020.

    Baca juga: Kemenhan Sebut Bela Negara untuk Mahasiswa Bersifat Sukarela

    DEWI NURITA | EGI ADYATAMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Apa saja Tanda-tanda Perekonomian Indonesia di Ambang Resesi

    Perekonomian Indonesia semakin dekat dengan kondisi resesi teknikal. Kapan suatu negara dianggap masuk ke dalam kondisi resesi?