Megawati: Saya dan Pak Jokowi Dibilang Komunis, Dimana Nalarnya?

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tangkapan layar Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat memberikan arahan pada pengumuman 75 pasangan calon kepala daerah di Pilkada serentak secara virtual, di Jakarta, Selasa 11 Agustus 2020. ANTARA/Syaiful Hakim

    Tangkapan layar Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat memberikan arahan pada pengumuman 75 pasangan calon kepala daerah di Pilkada serentak secara virtual, di Jakarta, Selasa 11 Agustus 2020. ANTARA/Syaiful Hakim

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyatakan Pancasila adalah pijakan utama partainya dalam berpolitik. Oleh sebab itu, Megawati mengaku sangat heran atas tudingan pihak-pihak yang mengatakan Bung Karno, PDIP, hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai komunis.

    "Saya dan Pak Jokowi Dibilang Komunis, Dimana Nalarnya?," kata Megawati dalam pidatonya di pembukaan Sekolah Calon Kepala Daerah PDIP Gelombang II, yang dilaksanakan secara daring, Jakarta, 26 Agustus 2020.

    Ia melanjutkan bahwa Pancasila itulah tempat WNI berpijak untuk politik. "Kita ini partai nasionalis. Semua inspirasinya datang dari proklamator kita yang orang boleh saja tak senang, malah Bung Karno pernah sementara waktu dibilang komunis, saya anaknya dibilang komunis, saya kalem saja. Lho aneh kan," ucapnya.

    Dalam pidatonya tersebut, Megawati menceritakan perjalanan karir politiknya sejak pertama kali menjadi anggota DPR RI hingga menjadi Presiden. Ia bahkan mengaku pernah di-screening tentara ketika hendak maju mencalonkan diri sebagai anggota DPR ketika zaman mendiang Pak Harto.

    "Jadi entengnya yang screening saya itu dong yang PKI. Kalau saya PKI, karena dia yang meloloskan, bukan saya minta," tandas Megawati.

    Mantan Presiden ke-5 RI tersebut juga menegaskan kepada para calon kepala daerah harus meladeni rakyat sesuai ideologi Pancasila. Ia mengecam segala bentuk intoleransi yang berpotensi memecah-belah negara. Ditegaskan Megawati, para calon kepala daerah PDIP, tak punya cara lain, harus menjadi nasionalis yang berideologikan Pancasila.

    Lebih lanjut, Megawati mengatakan bahwa sebagai presiden RI Kelima, sama seperti Presiden Jokowi, dirinya memiliki bintang tanda pangkat khusus.

    "Jadi ngomong itu hati-hati. Mulut itu pikiran anda. Bayangkan. Pak Jokowi dipaksa harus mundur. Loh saya sampai mikir, siapa yang milih dia terus ada orang bilang suruh mundur. Padahal mekanismenya sangat jelas presiden itu dipilih oleh rakyat. Itu gambaran pelajaran politik," ujarMegawati.

    YEREMIAS A. SANTOSO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Febri Diansyah dan Jumlah Mereka yang Pamit dari KPK 5 Tahun Terakhir

    Mantan Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah, menyatakan telah mengajukan surat pengunduran diri. Selama 5 tahun terakhir, berapa pegawai yang pamit?