TEMPO.CO, Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian meluruskan pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut pemerintah mengeluarkan Rp 90,45 miliar untuk menyewa influencer sejak 2014.
"Jadi Rp 90,45 miliar itu anggaran kehumasan. Kehumasan itu banyak alokasinya, misalnya untuk iklan layanan masyarakat, untuk memasang iklan di media cetak, audio visual, sosialisasi, bikin buku, atau lainnya jadi tidak semua untuk influencer'," kata Donny di Jakarta, Jumat, 21 Agustus 2020.
Donny mengatakan pemerintah pun tak sembarang memilih pemengaruh. Mereka akan menunjuk orang-orang yang kompeten dan menguasai masalah.
"Jadi, kalau menyosialisasikan kebijakan yang benar apa salahnya? Kecuali mereka memutarbalikkan fakta, membuat baik apa yang tidak baik, hanya me-make up saja sesuatu yang buruk, toh, mereka berbicara apa adanya," kata Donny.
Menurut Donny, Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang juga pernah mengundang sejumlah influencer ke Istana hanya bertujuan untuk menyapa.
Baca Juga:
"Saya kira Pak Jokowi cuma ingin menyapa saja semua stakeholder, termasuk influencer, karena mereka yang punya massa, punya pengikut, punya pendengar. Apa yg mereka sampaikan pasti didengar oleh banyak orang sehingga dipanggil supaya bisa terhindar dari hoaks, fitnah, pembunuhan karakter, untuk menggunakan sosial media secara positif," kata Donny.
