Selain Kasus Firli, Sidang Etik OTT Rektor UNJ Akan Digelar Dewas KPK

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, memberikan keterangan Kinerja Semester I 2020 Dewan Pengawas KPK secara daring, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2020. Selama semester I, Dewas KPK menerima 234 permohonan izin untuk melakukan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan dan menerima laporan sejumlah pelanggaran etik dan akan melakukan sidang pelanggaran etik yang dilakukan Ketua KPK, Firli Bahuri, terkait pelanggaran kode etik karena bergaya hidup mewah dengan naik helikopteruntuk kepentingan pribadi. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, memberikan keterangan Kinerja Semester I 2020 Dewan Pengawas KPK secara daring, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2020. Selama semester I, Dewas KPK menerima 234 permohonan izin untuk melakukan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan dan menerima laporan sejumlah pelanggaran etik dan akan melakukan sidang pelanggaran etik yang dilakukan Ketua KPK, Firli Bahuri, terkait pelanggaran kode etik karena bergaya hidup mewah dengan naik helikopteruntuk kepentingan pribadi. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK akan menggelar sidang etik sekaligus untuk tiga kasus pada 24-26 Agustus 2020. Selain kasus helikopter Firli Bahuri, Dewas juga akan menggelar sidang etik untuk kasus Operasi Tangkap Tangan Rektor Universitas Negeri Jakarta dan kasus penyebaran informasi tidak benar pegawai KPK.

    Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan sidang etik OTT Rektor UNJ akan digelar pada 26 Agustus 2020. Terperiksanya adalah pegawai KPK berinisial APZ dengan dugaan melaksanakan kegiatan tangkap tangan tanpa koordinasi.

    "Terperiksa disangkakan melanggar kode etik dan pedoman perilaku 'Sinergi' pada Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor: 02 Tahun 2020," kata Tumpak lewat keterangan tertulis, Rabu, 19 Agustus 2020.

    KPK melakukan OTT itu pada Mei 2020. OTT dilakukan karena ada dugaan pemberian uang Lebaran dari pejabat di UNJ untuk pegawai di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. KPK melimpahkan kasus itu ke kepolisian dengan alasan tak menemukan unsur penyelenggara negara. Belakangan kepolisian menghentikan penyelidikan kasus ini.

    Dalam kasus penyebaran informasi tidak benar akan dilakukan pada 24 Agustus 2020. Terperiksanya adalah pegawai KPK berinisial YPH. Ia diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku Integritas pada Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor: 02 Tahun 2020.

    Adapun sidang Etik KPK untuk Firli akan digelar pada 25 Agustus 2020. Tumpak mengatakan dalam sidang itu Firli akan diperiksa terkait dugaan menggunakan helikopter pada saat perjalanan pribadi dari Palembang ke Baturaja.

    Firli diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku Integritas pada Pasal 4 ayat (1) huruf c atau Pasal 4 ayat (1) huruf n atau Pasal 4 ayat (2) huruf m dan/atau Kepemimpinan pada Pasal 8 ayat (1) huruf f Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor: 02 Tahun 2020.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Jalan Terus, Ada Usulan Perihal Pelaksanaan dalam Wabah Covid-19

    Rapat kerja antara DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati bahwa Pilkada 2020 berlangsung 9 Desember 2020 dengan sejumlah usulan tambahan.