Pembelajaran Jarak Jauh Dikeluhkan Wali Murid, Ini Rekomendasi Ombudsman

Reporter

Anggota Ombudsman Bidang Pendidikan Ahmad Suaedy memberikan temuan data maladministrasi kepada Inspektur Jendral Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Daryanto di kantor Ombudsman kawasan Kuningan, Jakarta, 4 April 2017. Tempo/Benedicta Alvinta (magang)

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Ombudsman RI Ahmad Suaedy menyarankan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar melakukan evaluasi terhadap proses belajar online atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan segera menyusun kurikulum khusus atau darurat di tengah pandemi COVID-19.

"Kurikulum yang baru perlu disusun dan diberlakukan untuk penyederhanaan materi tanpa mengurangi kualitas pendidikan," ujar Ahmad Suaedy dalam keterangannya, Minggu 16 Agustus 2020.

Menurut Suaedy, Ombudsman RI telah menerima pengaduan dari orang tua murid dan guru tentang pelaksanaan PJJ. Beberapa yang dikeluhkan seperti padatnya durasi PJJ yang diterapkan beberapa sekolah, permasalahan jaringan Internet hingga ketersediaan waktu orang tua yang bekerja untuk mendampingi anaknya belajar.

Para pihak pelaku atau pelaksana pembelajaran juga mengeluhkan sistem dan daya dukung teknis yang masih dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan.

Karena itu, Ombudsman meminta agar adanya evaluasi PJJ dengan platform online untuk meminimalisir potensi gagalnya target pembelajaran.

Suaedy juga meminta agar Kemendikbud melakukan penyediaan jaringan internet gratis pada beberapa titik. Termasuk penyediaan alat atau gawai yang dapat digunakan secara bergantian oleh siswa atau tenaga pendidik yang membutuhkan, karena masih terdapat kendala teknis seperti penyediaan gawai, paket data dan akses Internet.

PJJ online juga dikeluhkan oleh guru dan murid karena dianggap monoton sehingga mengurangi semangat dan ekspresi belajar yang kondusif. Dia memberi masukan agar Kemendikud memastikan setiap media pembelajaran online memuat gim ringan mengedukasi untuk membuatnya tidak membosankan.

Dia juga mengatakan untuk mengurangi beban PJJ agar Kemendikbud membuat panduan yang lebih mudah dipahami dan dipraktikkan orang tua siswa, mengingat banyak dari mereka yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Selain itu, menanggapi rencana kegiatan pembelajaran tatap muka di beberapa daerah, Suaedy mengatakan hal itu harus menjadi tanggung jawab dinas pendidikan daerah dan mendapat persetujuan dari Kemendikbud serta Satgas Penanganan COVID-19.

"Selama vaksin COVID-19 belum ditemukan dan diedarkan, sebaiknya kegiatan belajar tatap muka di sekolah bagi daerah yang pernah ada kasus terinfeksi COVID-19 ditunda terlebih dahulu," ujar Suaedy.

ANTARA






Program Kampus Mengajar, Siapakah yang Mengajar dan untuk Siapa?

2 hari lalu

Program Kampus Mengajar, Siapakah yang Mengajar dan untuk Siapa?

Kampus Mengajar merupakan salah satu program yang dicanangkan Kemdikbud. Siapakah yang mengajar dan untuk siapa?


Pendaftaran Beasiswa IISMA Dibuka Februari, Bisa Kuliah di Yale University hingga UCL

3 hari lalu

Pendaftaran Beasiswa IISMA Dibuka Februari, Bisa Kuliah di Yale University hingga UCL

Pendaftaran beasiswa IISMA dibuka hingga 1 Maret 2023.


Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

3 hari lalu

Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

Berita bisnis yang paling banyak dibaca pada Kamis sore, 26 Januari 2023. Mulai dari kasus Meikarta hingga OJK


Harga Minyak Goreng Berpotensi Naik Lagi, Ombudsman Wanti-wanti Kemendag

3 hari lalu

Harga Minyak Goreng Berpotensi Naik Lagi, Ombudsman Wanti-wanti Kemendag

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyebut harga minyak goreng berpotensi melambung.


OJK Lembaga Paling Banyak Dilaporkan ke Ombudsman

3 hari lalu

OJK Lembaga Paling Banyak Dilaporkan ke Ombudsman

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi lembaga nomor satu yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman RI.


Mahasiswa Vokasi Kini Bisa Ikut di Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka

11 hari lalu

Mahasiswa Vokasi Kini Bisa Ikut di Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka

Pada tahun ini PMM dibuka untuk kampus vokasi.


5.133 Relawan Bakal Dampingi Calon Mahasiswa Daftar KIP Kuliah

13 hari lalu

5.133 Relawan Bakal Dampingi Calon Mahasiswa Daftar KIP Kuliah

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyambut 5.133 relawan KIP Kuliah.


Kisah Perjuangan Mahasiwa Disabilitas UNY hingga ULM yang Raih KIP Kuliah

13 hari lalu

Kisah Perjuangan Mahasiwa Disabilitas UNY hingga ULM yang Raih KIP Kuliah

Jilly Floreta, mahasiswa UNY, penyandang disabilitas mental berupa Bipolar Affective Disorder yang raih KIP Kuliah. Simak kisahnya.


Mau Ikut Program Magang Merdeka? Ini 6 Hal yang Perlu Dipersiapkan

13 hari lalu

Mau Ikut Program Magang Merdeka? Ini 6 Hal yang Perlu Dipersiapkan

Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Kampus Merdeka Batch 4 segera dimulai. Ini yang perlu kalian persiapkan.


Terpilih Jadi Ketua Dewan Pers Menggantikan Azyumardi Azra, Inilah Profil Ninik Rahayu

14 hari lalu

Terpilih Jadi Ketua Dewan Pers Menggantikan Azyumardi Azra, Inilah Profil Ninik Rahayu

Sebelum di Dewan Pers, Ninik Rahayu pernah menduduki sejumlah jabatan. Di antaranya sebagai Komisioner Komnas Perempuan dan anggota Ombudsman RI.