TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan Pelaksana tugas Wali Kota Medan Akhyar Nasution memiliki ambisi kekuasaan dan diduga terlibat perkara hukum. Kata Hasto, ini membuat PDIP enggan mengusung Akhyar di Pilkada Medan 2020.
"Selain karena ambisi kekuasaan juga ada indikasi dugaan faktor hukum tersebut," kata Hasto dalam konferensi pers virtual, Selasa, 11 Agustus 2020.
Hasto berujar PDIP berkomitmen untuk tidak mencalonkan tokoh-tokoh yang berpotensi terjerat proses hukum. Terlebih sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wali Kota Medan Dzulmi Eldin.
"Hasil kajian Ketua DPD PDIP Sumatera Utara Bapak Djarot Saiful Hidayat, PDIP melihat ada dugaan berkaitan dengan persoalan yang membuat yang bersangkutan (Akhyar) tidak bisa dicalonkan," tuturnya.
Tidak mendapat restu dari PDIP, Akhyar Nasution mendekati Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hasilnya kedua partai itu resmi mengusung Akhyar setelah yang bersangkutan memutuskan keluar dari PDIP dan bergabung dengan Demokrat.
Adapun PDIP memilih mengusung menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Bobby Nasution, sebagai calon wali kota Medan. Bobby berpasangan dengan Aulia Rahman, politikus Partai Gerindra.
![Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPR RI Puan Maharani berjalan ke tempat pemungutan suara (TPS) 053 diiringi tarian Betawi di Kelurahan Kebagusan, Jakarta Selatan, 15 Februari 2023 [Tempo/Eka Yudha Saputra]](https://statik.tempo.co/data/2024/02/14/id_1279710/1279710_720.jpg)
