YLBHI Soroti DPR Lamban Bahas 3 RUU Tapi Ngegas Soal Omnibus Law

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Bali Tidak Diam melakukan aksi menolak Omnibus Law di kawasan Renon, Denpasar, Bali, Kamis 16 Juli 2020. Dalam aksinya, pengunjuk rasa meminta pemerintah dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

    Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Bali Tidak Diam melakukan aksi menolak Omnibus Law di kawasan Renon, Denpasar, Bali, Kamis 16 Juli 2020. Dalam aksinya, pengunjuk rasa meminta pemerintah dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai Dewan Perwakilan Rakyat cenderung lama memproses rancangan undang-undang yang diminta masyarakat, khususnya kelompok perempuan. Misalnya, ia menyebut, RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual), RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan RUU Masyarakat Adat.

    "Itu lama sekali atau kemudian terlempar dari daftar prioritas," kata Asfinawati dalam diskusi daring, Ahad, 2 Agustus 2020.

    Sebaliknya, kata Asfin, DPR dan pemerintah malah cepat dalam membahas RUU yang ditolak masyarakat. Contohnya ialah RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Asfinawati mengatakan bahkan ada informasi RUU Cipta Kerja akan disahkan pada Agustus ini setelah DPR rampung masa reses.

    Menurut Asfinawati, hal ini bukan saja menimbulkan kebingungan di masyarakat. Namun sekaligus menunjukkan kecenderungan DPR dalam beberapa tahun belakangan ini yang tak mendengarkan suara publik.

    Asfiinawati mengatakan ada sejumlah negara yang memang membuat omnibus law, tetapi untuk penanganan pandemi Covid-19. Ia mengatakan salah satunya adalah New Zealand.

    "Kalau DPR kita kan tidak. Malah membuat untuk hal-hal sebelum pandemi ini," kata Asfin.

    YLBHI berpendapat parlemen semestinya memperkuat fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Asfinawati, yang merupakan anggota Koalisi Perempuan Bangkit beranggotakan lebih dari 40 organisasi dan individu, berujar pemerintah mestinya memberi kekhususan untuk perempuan dalam kebijakan penanganan pandemi.

    "Tuntutannya adalah hentikan proses legislasi yang seperti ini, mulailah awasi pemerintah baik secara umum, tapi lebih khusus lagi meminta pemerintah memberikan kekhususan kepada perempuan," kata Asfin.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Inpres Jokowi Mencampur Militer dengan Sipil dalam Penerapan Protokol Kesehatan

    Melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2020, Jokowi menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk membantu penerapan protokol kesehatan menghadapi Covid-19.