Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tim Jaga Bansos KPK Paparkan 4 Celah Korupsi Bantuan Sosial Covid-19

Reporter

image-gnews
Mobil berisi paket bantuan sosial dari Presiden RI yang didistribusikan melalui Kementerian Sosial di wilayah RWv09, Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat, 26 Juni 2020.  TEMPO/Nita Dian
Mobil berisi paket bantuan sosial dari Presiden RI yang didistribusikan melalui Kementerian Sosial di wilayah RWv09, Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat, 26 Juni 2020. TEMPO/Nita Dian
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memperkenalkan fitur aplikasi Jaga Bansos. Aplikasi ini menyediakan segala informasi sekaligus menampung laporan penyelewengan dan penyimpangan terkait bantuan sosial atau bansos.

“Di samping fitur yang sudah ada, seperti sektor pendidikan, anggaran, perizinan, dan sebagainya, Jaga Bansos dibentuk khusus untuk menghadapi pandemi Covid-19,” ujar Humam Faiq, Tim JAGA Bansos KPK, pada acara "Buka-Bukaan Soal Dana Bansos" yang diselenggarakan Auriga Nusantara secara virtual, Selasa, 28 Juli 2020.

Secara umum, menurutnya, terdapat empat sektor yang berpotensi dikorupsi lewat bansos. “Yaitu Pengadaan barang dan jasa, filantropi, penganggaran, dan penyaluran bansos,” ujarnya.

Sejauh ini telah ada 842 keluhan yang masuk terkait bantuan sosial dan 227 diantaranya telah diterima oleh pemerintah daerah. Ia berharap aplikasi ini dapat berguna bagi masyarakat dan pemerintah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Siapa sih yang merasakan manfaat dari aplikasi JAGA? Yaitu masyarakat miskin atau yang tidak mampu terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial,” ujarnya.

RAFI ABIYYU

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Eks Komisioner KPK Heran Ada Menteri Anggap OTT Hambat Investasi

6 jam lalu

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus pemerasan rehadap Mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa 17 Oktober 2023. Seusai melakukan pemeriksaan terkait kasus pemerasan, Mantan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menyinggung mengenai pertemuan antara Ketua KPK, Firli Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. Ketentuan pimpinan KPK tidak boleh menemui pihak yang berhubung dengan suatu perkara pertemuan, hal ini Tercantum dalam Pasal 36 dan 65 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Korupsi. TEMPO/Magang/Joseph
Eks Komisioner KPK Heran Ada Menteri Anggap OTT Hambat Investasi

Tugas KPK tentu bukan hanya pencegahan, tetapi juga penindakan, contohnya operasi tangkap tangan atau OTT


Suharso Sebut Ada Pejabat Eselon I Bappenas Terima Bansos, Kemensos: Tunjuk Hidung Saja, Kita Lihat

7 jam lalu

Ilustrasi pemberian bantuan sosial. ANTARA
Suharso Sebut Ada Pejabat Eselon I Bappenas Terima Bansos, Kemensos: Tunjuk Hidung Saja, Kita Lihat

Stafsus Mensos menyoroti pernyataan Kepala Bappenas Suharso soal pejabat eselon I kementeriannya ada yang menerima bansos.


Bappenas Evaluasi 46 Persen Bansos Tak Tepat Sasaran, Kemensos: Ada Perbedaan Sumber Data

7 jam lalu

Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Agus Zainal Arifin memberikan keterangan pers soal polemik 46 persen penerima bansos tak tepat sasaran. Agus menyampaikan ke awak media di Kantor Kementerian Sosial, Cawang, Jakarta, pada Jumat, 21 Juni 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Bappenas Evaluasi 46 Persen Bansos Tak Tepat Sasaran, Kemensos: Ada Perbedaan Sumber Data

Kemensos merespons Bappenas yang sempat menyebut ada 46 persen penerima bantuan sosial atau bansos tak tepat sasaran


Alexander Marwata Minta Pansel KPK Utamakan Rekam Jejak Ketimbang Tes Asesmen

7 jam lalu

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Alexander Marwata saat ditemui usai rapat dengan Komisi 3 DPR pada Selasa, 11 Juni 2024 di Kompleks Parlemen Senayan. Dia mengatakan KPK telah menargetkan akan menangkap Harun Masiku dalam seminggu ke depan. TEMPO/Intan Setiawanty
Alexander Marwata Minta Pansel KPK Utamakan Rekam Jejak Ketimbang Tes Asesmen

Presiden Joko Widodo telah membentuk tim pansel KPK yang terdiri dari 9 orang.


Harta Kekayaan Feri Wibisono yang Bakal Jadi Wakil Jaksa Agung

7 jam lalu

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Feri Wibisono. Foto: Kejaksaan.go.id
Harta Kekayaan Feri Wibisono yang Bakal Jadi Wakil Jaksa Agung

Harta kekayaan Jamdatun Feri Wibisono yang akan jadi Wakil Jaksa Agung mencapai Rp 7,4 miliar. Seperti apa rincian hartanya tersebut?


Kemensos Tegaskan Tak Ada Eselon Penerima Bansos

9 jam lalu

Kepala Pusdatin Kemensos Agus Zainal Arifin dan Staf Khusus Menteri Sosial, Bidang Pengembangan SDM dan Program Kementerian, Suhadi Lily, memberi klarfikasi terkait bansos di kantor Kemensos, Cawang, Jakarta Timur, Jumat, 21 Juni 2024.
Kemensos Tegaskan Tak Ada Eselon Penerima Bansos

DTKS diperbarui dan ditetapkan setiap bulan, bahkan memperhatikan usulan daerah.


KPK Gandeng 4 Lembaga Lakukan Reformasi Tata Kelola Pelabuhan

11 jam lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
KPK Gandeng 4 Lembaga Lakukan Reformasi Tata Kelola Pelabuhan

KPK mendorong reformasi tata kelola pelabuhan untuk mengurangi biaya logistik sekaligus kepastian waktu layanan.


Deretan Kontroversi Pelaku Judi Online

14 jam lalu

Warga mengakses situs judi online melalui gawainya di Bogor, Jawa Barat, Kamis, 30 Mei 2024. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Deretan Kontroversi Pelaku Judi Online

Deretan penolakan terhadap wacana korban judi online yang menerima bantuan sosial.


KPK Larang 3 Orang Bepergian ke Luar Negeri untuk Penyidikan Korupsi di Basarnas

17 jam lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
KPK Larang 3 Orang Bepergian ke Luar Negeri untuk Penyidikan Korupsi di Basarnas

KPK mengeluarkan surat larangan bepergian ke luar negeri terhadap tiga orang untuk kepentingan penyidikan dugaan korupsi pengadaan di Basarnas.


Perlawanan Eks Direktur Pertamina Karen Agustiawan, Dituntut 11 Tahun Penjara Sebut Kasusnya Direkayasa KPK dan BPK

18 jam lalu

Terdakwa mantan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) periode 2009-2014, Karen Agustiawan, mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Penasehat hukum menghadirkan Wakil Presiden RI ke 10 Jusuf Kalla, sebagai saksi yang meringankan untuk terdakwa Karen Agustiawan tindak pidana korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di Pertamina (Persero) tahun 2011 - 2021, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar USD140 juta atau sebesar Rp.2,1 triliun. TEMPO/Imam Sukamto
Perlawanan Eks Direktur Pertamina Karen Agustiawan, Dituntut 11 Tahun Penjara Sebut Kasusnya Direkayasa KPK dan BPK

Mantan Direktur Pertamina Karen Agustiawan dituntut jaksa 11 tahun penjara. Menurutnya, kasusnya kriminalisasi hasil rekayasa KPK dan BPK.