Mabes Polri Catat 102 Kasus Dugaan Penyelewengan Bansos Covid-19

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja melakukan pengemasan kotak berisi bahan pangan bantuan sosial Provinsi Jawa Barat di gudang Bulog Gedebage, Bandung, Rabu, 8 Juli 2020. Pemerintah segera menyalurkan bantuan sosial tahap ke dua sebanyak 1.306.247 paket bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 di seluruh kota kabupaten di Jawa Barat. TEMPO/Prima Mulia

    Pekerja melakukan pengemasan kotak berisi bahan pangan bantuan sosial Provinsi Jawa Barat di gudang Bulog Gedebage, Bandung, Rabu, 8 Juli 2020. Pemerintah segera menyalurkan bantuan sosial tahap ke dua sebanyak 1.306.247 paket bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 di seluruh kota kabupaten di Jawa Barat. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Satgas Khusus Pengawasan Dana Covid-19 Mabes Polri mencatat ada 102 kasus dugaan penyelewengan dana bantuan sosial atau bansos penanganan Covid-19 di seluruh Indonesia.

    "Data yang diterima, terdapat 102 kasus penyelewengan bantuan sosial. Kasus-kasus tersebut ditangani di 20 Polda," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono, Senin, 27 Juli 2020.

    Rinciannya, Kepolisian Daerah Sumatera Utara 38 kasus, Kepolisian Daerah Jawa Barat 18 kasus, Kepolisian Daerah Riau tujuh kasus. Kemudian Polda Jatim dan Polda Sulawesi Selatan masing-masing empat kasus, Polda Sulawesi Tengah, Polda Nusa Tenggara Timur, dan Polda Banten menangani masing-masing tiga kasus.

    Polda Sumsel, Polda Maluku Utara masing-masing dua kasus, kemudian Polda Kalimantan Tengah, Polda Kepri, Polda Sulawesi Barat, Polda Sumatera Barat, Polda Kalimantan Tenggara, Polda Lampung, Polda Papua Barat, Polda Kalimantan Barat, dan Polda Papua masing-masing menangani satu kasus.

    Berdasarkan hasil penyelidikan, ada beberapa penyalahgunaan bantuan sosial itu. Seperti, pemotongan dana oleh perangkat desa dengan maksud asas keadilan bagi mereka yang tidak menerima. 

    Motif lainnya pemotongan dana untuk uang lelah, pengurangan timbangan paket sembako, dan terakhir adalah tidak ada transparansi kepada masyarakat terkait sistem pembagian dan dana yang diterima.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Jalan Terus, Ada Usulan Perihal Pelaksanaan dalam Wabah Covid-19

    Rapat kerja antara DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati bahwa Pilkada 2020 berlangsung 9 Desember 2020 dengan sejumlah usulan tambahan.